Pengurangan TPS, KPU Kabupeten/Kota Dideadline 10 Juni

 213 total views,  2 views today

kpuPALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) masih melakukan proses pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang.

Hingga saat ini menurut komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis Pelaksanaan, Liza Lizuarni, masih ada tujuh KPU kabupaten dan kota di Sumsel, yang belum melaporkan hasil pengurangan TPS yang mereka laporkan.

Ketujuh KPU kabupaten dan kota dimaksud yakni KPU Empat Lawang, Pagaralam, Lubuklinggau, Musi Rawas, OKU Timur, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Ilir. “Laporan mereka kita tunggu paling lambat 10 Juni, saat dilakukan pleno penetapan jumlah TPS oleh KPU Sumsel,” kata Liza ketika dihubungi, Minggu (8/6).

Sementara itu komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan Kampanye, Ahmad Naafi menyebut, jumlah TPS pada Pilpres mendatang di Sumsel, belum bisa dipastikan. Namun menurutnya, jumlah TPS tersebut akan berkurang jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April lalu.

“Di Pileg lalu, ada 17.906 TPS yang tersebar di semua kabupaten dan kota di Sumsel. Di pilpres, jumlahnya akan berkurang. Berapa banyak pengurangannya, belum bisa dipastikan. Karena sedang dalam proses untuk disingkronkan,” terang Naafi.

Menurut Naafi, jumlah TPS pilpres akan berpatokan pada jumlah TPS saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel, 2013 lalu. Selain itu jelasnya, setiap TPS nantinya maksimal hanya ada 800 pemilih.

“Ini berbeda dengan pileg lalu, saat ini jumlah pemilih maksimal sebanyak 500 pemilih dalam setiap TPS. Sehingga kemungkinan terjadi pengurangan TPS, dan menambah jumlah DPT dalam setiap TPS,” bebernya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Divisi Kurniawan yang dibincangi terpisah menerangkan, dalam penetapan jumlah TPS, Bawaslu meminta KPU Sumsel untuk mengikuti aturan dimana di setiap TPS maksimal hanya ada 800 pemilih.  Karenanya, untuk efisiensi TPS yang berdekatan digabungkan.  “Saat ini, baru di Palembang yang sudah menyelesaikan pengurangan TPS,” ucapnya.

Ia juga meminta KPU Sumsel, harus cermat dalam penambahan pemilih serta penjelasan terkait penambahan tersebut. Selain itu, memastikan jumlah pemilih di Lapas karena berkaitan dengan logistik.

“Kejadian Pileg lalu, karena kurang cermat dan menyebabkan surat suara kurang dibeberapa TPS. Kami berharap KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk memperbaiki sisa NIK invalid yang masih terjadi,” tukasnya.

 

TEKS             : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster