Kurangi Korupsi, Pendidikan Moral Jadi Prioritas

 237 total views,  2 views today

Ilst. Siswa

Ilustrasi

PRABUMULIH – Guna menekan tindak pidana korupsi di negeri ini, harus melakukan penegakan hukum secara serius. Selain itu, lembaga pendidikan, baik sekolah, keluarga dan lingkungan harus memrioritaskan pendidikan moral dan akhlaq. Hal itu dikatakan Fera Sari, SH, MH, salah satu Jaksa di Kejaksaan Prabumulih pada Sekolah Demokrasi Prabumulih (SDP) yang diselengarakan Yayasan Puspa Indonesia (YPI) Palembang dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Prabumulih, Sabtu-Minggu (7-8/6).

Dalam acara ini,  Fera menambahkan, dengan memrioritaskan pendidikan moral dan akhlak kepada masyarakat, di masa mendatang pelaku tindak pidana korupsi diharapkan akan semakin berkurang. Sebab dengan pendidikan moral, menurut Fera generasi mendatang akan terdidik menjadi anak yang punya keberanian untuk melawan tindak pidana korupsi.

“Pendidikan moral dan akhlak harus sudah dimulai sejak dari keluarga, dilanjutkan dengan sekolah dan dukungan lingkungan. Ketiga lembaga ini memang harus saling mendukung. Sejak dini anak kita harus diajarkan bagaimana melawan korupsi, juga menjelaskan akibat buruk dari tindakan korupsi. Sebab persoalan korupsi, bukan hanya menyangkut faktor pribadi, tetapi juga terkait dengan lembaga dan masyarakat, sehingga upaya penyelesaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua warga dan lembaga apapun,” ujarnya.

Melalui makalahnya berjudul “Korupsi di Daerah dalam Era Demokrasi” Fera menyebutkan pentingnya upaya pemberantasan korupsi ini, karena tindak pidana korupsi akan melahirkan kemiskinan. Sebab, kemiskinan tidak timbul dengan sendirinya (by nature), tapi diciptakan (created). “Banyak yang mengatakan kemiskinan sebagai anak kandung dari korupsi. Fakta menunjukkan, negara yang miskin adalah negara yang tinggi tingkat korupsinya, dan sebaliknya negara yang miskin tercatat sebagai negara yang melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Maka pemiskinan adalah bentuk pelanggaran HAM karena membuat orang tidak bisa menikmati hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas perumahan,” tegasnya.

Di antara korupsi, pemiskinan, dan HAM menurut Fera, terdapat interkorelasi sebab-akibat. Korupsi adalah bentuk dari pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Maka menurut Fera, sudah seharusnya pemberantasan korupsi berjalan sinergis dengan penegakan HAM. Sebab, pemberantasan korupsi bertujuan menyelamatkan kekayaan negara dan/atau mengontrol kekuasaan. Hal ini dipergunakan secara tepat guna untuk menyejahterakan ma syarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Husaini Roni Yanto, salah satu mahasiswa jurusan sosiologi Universitas Sriwijaya menyebutkan, praktik korupsi tidak jarang terjadi di sejumlah kampus. Salah satunya, Robi mencontohkan kasus laporan fiktif sebuah kegiatan mahasiswa yang harus dibuat meskipun kegiatannya belum dilaksanakan. “Pernah terjadi, pada waktu ada kegiatan, kemudian mahasiswa diminta membuat laporan pertanggungjawaban, sementara kegiatan belum selesai. Menurut saya kalau ini terjadi di berbagai kampus, berarti dari kampus sekalipun kita sudah diajari korupsi, melalui laporan fiktif tadi,” ujar Robi, salah satu peserta SDP.

Hal serupa juga diakui Drs M Juaini Idris, M.Si, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Prabumulih yang juga menjadi peserta SDP. Menurut Junaini, kalau dari lembaga pendidikannya sudah terjadi praktik korupsi sebagaimana disebutkan Robi, menurut Junaini, itu sama saja akan menciptakan generasi yang korup. “Saya setuju, kalau ke depan, pendidikan moral, terutama moral agama harus lebih dimaksimalkan, terutama dari sekolah, sehingga bangsa ini akan lebih baik dan praktik korupsi dapat dikurangi,” ujarnya. **

 

TEKS : TIM SDP (YPI-KID)

EDITOR : IMRON  SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster