Gugatan Dikabulkan PTUN, PAW Arudji Dibatalkan

25 total views, 3 views today

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

PALEMBANG – Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta, Kamis (5/6), memenangkan gugatan yang dilayangkan Arudji Kartawinata, terhadap pergantian antar waktu (PAW) atas nama dirinya sebagai anggota DPRD Sumsel oleh DPD Partai Demokrat Sumsel.

Sehingga dengan putusan tersebut, Anton Nurdin yang sebelumnya sudah dilantik sebagai anggota DPRD Sumsel menggantikan Arudji Kartawinata pun, terancam harus meninggalkan kursi yang sudah didudukinya tersebut.

Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai Nur’Akti, SH, dalam putusannya menyebut mengabulkan gugatan yang di ajukan oleh penggugat.

Dalam Eksepsi, majelis hakim PTUN Jakarta,  menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan setidaknya eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Sementara dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, mencabut obyek sengketa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161.16-339/2014 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Sumsel tertanggal 7 Februari 2014 atas nama H Arudji Kartawinata.

Kemudian membatalkan SK Mendagri Nomor 161.16-340/2014 tentang pengangkatan PAW tertanggal 7 Februari 2014, atas nama H. Anton Nurdin, HP. ST. “Ya, hari ini alhamdullilah, keadilan itu datang. Gugatan saya diterima secara keseluruhan,” kata Arudji yang dihubungi, kemarin.

Arudji juga menerangkan, dalam putusan PTUN Jakarta yang dibacakan, kemarin, majelis hakim memerintahkan tergugat dalam hal ini Mendagri, untuk mengembalikan hak konstitusional, yang meliputi hak protokuler dan hak keuangannya.

Sementara itu Anton Nurdin yang dihubungi terpisah menyebut walau gugatan Arudji itu dimenangkan PTUN Jakarta, bukan berarti putusan itu langsung berlaku. Sebab kata dia, Mendagri akan melakukan banding terhadap putusan tersebut.  “Walaupun pak Arudji menang, tidak segampang itu putusan berjalan. Karena Mendagri akan banding, tahapannya masih panjang. Setelah banding, masih ada kasasi,” ucapnya.

Menurut Anton, sebelum SK Mendagri mengenai pengangakatan dirinya sebagai anggota DPRD Sumsel belum dicabut Mendagri, maka ia tetah sah menurut hukum sebagai anggota DPRD Sumsel menggantikan Arudji Kartawinata.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com