Syahwat Memimpin vs Syahwat Berkuasa

 106 total views,  2 views today

Syahwat memimpin. Kalimat ini barangkali yang pantas kita alamatkan pada para Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presdien (cawapres). Sebab berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat, meskipun di pucuk pimpinan KPK baru menempatkan sebagai saksi, seperti Wapres Budiono dalam kasus Bank Century. Sedikitnya lebih dari 300 pejabat; bupati, wali kota dan gubenur di negeri ini terlibat kasus tindak pidana korupsi. Kata apalagi yang pantas kita alamatkan, kalau bukan kata syahwat dalam memimpin. Jelas, secara manusiawi siapapun yang akan memimpin akan ada “syahwat” antara syahwat memimpin atau bahkan syahwat berkuasa.

Bagi sosok capres dan cawapres yang mengdepankan syahwat memimpin, punya keinginan bagaimana negeri ini menjadi bangsa makmur, sejahtera dan bermartabat. Syahwat-nya masih lebih positif dari pada sekadar syahwat berkuasa.  Tentu ini berisiko pada kesiapan secara mental dan fisik, ketika nanti memimpin harus siap dalam segala kondisi untuk selalu “hidup bersama dan seperti rakyat”. Inilah konsep kepemimpinan Rasululah Saw, yang berhasil merubah peradaban di Makkah dan Madinah. Bukan sekadar hidup bersama orang miskin, tetapi juga bersama orang miskin. Sosok capres dan cawapres nanti, yang memiliki syahwat memimpin harus siap mentauladani Rasululullah Saw, “hidup “ bersama dan sepeti orang miskin.

Sementara, bagi capres dan cawapres syahwat-nya berkuasa, akan punya naluri penguasaan aset, penguasaan kewenangan, sehingga dengan posisinya, sang penguasa bisa melakukan apapun  yang dia inginkan, tanpa melihat apakah kebijakan itu berkait langsung dengan kebutuhan rakyat atau tidak. Jika kemudian pada praktiknya mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi karena syahwat berkuasanya lebih kuat dalam diri seorang capres dan cawapres, maka orientasinya bukan berpikir tentang rakyat sejahtera, melainkan mendahulukan kesejahteraan dapur diri dan saudaranya yang ikut mengusung jadi presiden.

Melihat realitas rakyat yang kini masih dihimpit persoalan, sudah saatnya capres dan cawapres merubah paradigma, dari syahwat berkuasa menjadi syahwat memimpin. Konsekuensinya, ke depan Indonesia dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin dengan hati nurani dan peduli pada rakyat. Ini hal penting yang seharusnya menjadi dasar dan pijakan dalam setiap mengeluarkan kebijakan.

Tapi mungkinkah ini terjadi, kalau dalam tubuh parlemen yang menjadi pemutus kebijakan politik, jauh sebelumnya harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit? Kalau untuk duduk di parlemen saja harus “merogoh kantong” sampai miliaran rupiah, apakah mungkin sosok wakil rakyat dengan capres dan cawapres yang baru akan menelurkan kebijakan populis yang berpihak pada rakyat?

Logika matematik, siapapun orangnya ketika sebelumnya mengeluarkan modal, maka yang terpikir adalah, berusaha mengembalikan uang yang telah mereka gunakan sebelum duduk di kursi kekuasaan. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak, bila nantinya pejabat seperti ini, baik anggota parlemen di pusat dan daerah, atau bahkan capres dan cawapres baru, dapat membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

Namun demikian, tak peduli apakah “orang-orang atas” akan mengedepankan syahwat berkuasa atau syahwat memimpin, sebagai rakyat mulai sekarang, tetap harus menjung tinggi “syahwat berbuat baik”, sehingga ke depan siapapun presidennya, siapaun duduk di kursi parlemen, rakyat tetap menjadi hamba Tuhan yang selalu menomorsatukan kebaikan.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster