Pejabat yang Menjadi Jurkam Haram Gunakan Fasilitas Negara

 187 total views,  2 views today

PALEMBANG – Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Ini menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

Bawaslu meminta semua kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menjadi juru kampanye (jurkam) salah satu pasangan capres-cawapres, tidak menggunakan fasilitas negara. “Haram hukumnya, bagi mereka menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye, kecuali fasilitas pengamanan,” kata anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan yang dibincangi, Rabu (4/6).

Selain itu terang Kurniawan, mereka juga harus mengajukan cuti saat menjadi jurkam. Untuk bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, izin cuti tersebut harus disampaikan ke gubernur. Sedangkan bagi gubernur dan wakil gubernur, izin cutinya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Namun izin cuti ini terang Kurniawan, tidak perlu disampaikan jika kepala daerah atau wakil kepala daerah itu melakukan kampanye saat hari libur kerja. “Mereka juga tidak perlu mengajukan cuti, jika sifatnya hanya menghadiri undangan kampanye,” ucapnya.

Izin cuti ini terang Kurniawan, harus ditembuskan ke Bawaslu Sumsel. Namun walau hari ini, sudah masuk tahapan kampanye, Bawaslu Sumsel belum menerima satu pun surat tembusan izin cuti yang diajukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Sumsel.

Bawaslu juga sambungnya, belum menerima jadwal kampanye dari tim pemenangan masing-masing pasangan capres-cawapres di Sumsel. “Kita juga belum menerima, siapa saja tim kampanye pasangan capres-cawapres di Sumsel, termasuk apakah mereka akan memanfaatkan jadwal kampanye di Sumsel,” bebernya.

Kurniawan mengingatkan, untuk tim pemenangan pasangan calon tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka nanti, karena sesuai aturannya tidak boleh melibatkan anaka-anak apalagi sampai amsuk area kampanye terbuka.  “Berkaca pada Pileg lalu, banyak parpol yang masih melibatkan anak-anak dalam kampanye. Sekarang kita ingatkan lagi, itu termasuk pelanggaran sehingga jangan dilakukan,” tegasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Otonomi dan Kerjasama Daerah Provinsi Sumsel, H Yusnin menyebut sampai saat ini mereka belum menerima satu pun izin cuti dari bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, yang menjadi jurkam.

“Belum ada satu pun pengajuan surat cuti untuk melakukan kampanye di Pilpres, yang kita terima, dari sejumlah kepala daerah di Sumsel termasuk gubernur dan wagub,” kata H Yusnin, kemarin.

Hal ini menurut Yusnin, kemungkinan disebabkan mereka masih menunggu jadwal kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menerangkan, peraturan izin cuti bagi pejabat negara di Pilpres berbeda dengan Pilpres sebelumnya.  Aturan bagi pejabat negara termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi jurkam salah satu pasangan capres-cawapres tersebut jelasnya, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2008 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 tahun 2014.

“Dalam aturan tersebut, lamanya cuti hanya satu hari dalam satu minggu. Itu tidak termasuk hari libur,  jadi kalau hari libur para kepala daerah tidak perlu mengajukan atau mengambil cuti untuk berkampanye,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster