Masalah Buruh di OKI tak Tuntas

 285 total views,  2 views today

Ratusan buruh tergabung dalam organisasi KASBI mendatangi kantor Bupati OKI.

Ratusan buruh tergabung dalam organisasi KASBI mendatangi kantor Bupati OKI.

KAYUAGUNG – Persoalan kesejahteraan buruh di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) lagi-lagi belum juga tuntas. Jika sebelumnya ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi KASBI menuntut pembentukan APINDOO serta dewan pengupahan sehingga bisa menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Kali ini mereka kembali mendatangi kantor bupati OKI, menuntut sebelas anggota KASBI yang bekerja sebagai pekerja harian lepas (KHL) di PT Sasongko, untuk menunut diangkat menjadi karyawan tetap. Sehingga memiliki status sebagai pekerja yang jelas dan tak bakal jadi pengangguran bila nanti dinyatakan habis masa kerja di perusahaan.

Ratusan buruh yang tergabung dalam KASBI memadati halaman kantor bupati, Rabu (4/6), mereka berorasi sesekali terdengar mencaci maki pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang dinilai sepenuh hati memperjuangkan nasib para buruh di OKI.

Tak hanya itu, mereka juga meminta bupati OKI, mengevaluasi kinerja pejabat di Disnakertrans khususnya dibidang pengawasan tenaga kerja yang dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya perusahaan tempat mereka bekerja.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Sekar Wilmar, Thomas Untung Ribut, yang mengatakan bahwa Disnakertrans tidak lagi pro kepada nasib buruh.

“Kami meminta kepada pihak Disnakertrans OKi untuk sidak hari Senin lalu, tapi mereka menolak sampai waktu 15 hari, akhirnya kami sendiri hari ini yang datang ke kabupaten,” katanya.

Parahnya lagi, kata Thomas Untung Ribut, setiap kali pihak Disnakertrans OKi datang ke perusahaan tempat mereka bekarja, selalu esoknya ada sati anggota buruh yang di PHK, tanpa alasanya yang jelas.

“Kami bingung, setiap orang Disnakertrans datang ke perusahaan, ada buruh yang di PHK, hingga jumlahnya mencapai puluhan, itu semua merupakan anggota KASBI, memang sebelumnya pihak perusahaan mengatakan akan mem PHK semua anggota KASBI, sementara bagi buruh yang habis kontrak bukan anggota KASBI tetap diperpanjang kontraknya,” bebernya dihadapan Sekda OKI, Husin Asnawi.

Lanjut Thomas, sebagai pemerintah kabupaten OKI, pihaknya meminta pihak Disnakertrans untuk lebih memperjuangkan nasib buruh, karena mereka para buruh yang selama ini bekerja hingga ada yang mencapai 19 tahun lebih, namun statusnya sampai sekarang masih sebagai pekerja harian lepas, belum menjadi karyawan tetap.

“Hanya itulah tuntutan kami,” cetusnya.

Selama ini, sambungnya, dengan status sebagai pekerja harian lepas, banyak kerugian yang dialami para buruh, seperti minimnya THR, bonus serta yang paling utama masalah kesehatan para guru. Dimana setiap buruh sakit tidak ditanggung perusahaan mereka mengeluarkan biaya pribadi untuk berobat.

Yanto, Sekretaris KASBI Sumsel mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah kabupaten OKI, yang selama ini mengatakan tidak ada lagi pemberlakukan OutSourcing, namun faktanya masih ada

Namun begitu, Sekda OKI, Husin Asnawi bahkan menyangkal pernyataan tersebut.

“Setahu kami tidak ada lagi outsourching, tapi kami sangat berterimakasih informasinya, sebagai evaluasi. Pihaknya juga berjanji akan memediasi permintaan para buruh, khususnya 11 orang untuk diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan. Insyaallah kami semampu mungkin akan memfasilitasi tuntutan para buruh,” janjinya.

 

TEKS   : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL
 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster