Jurnalistik (Wajib?) Masuk Kurikulum

 531 total views,  2 views today

Foto-gagasan---01---Yusron-MasdukiOleh Yusron Masduki, M.Pd.I

Penulis adalah Sekretaris Ikatan Penulis Indonesia (IKAPI) Sumsel

Mata pelajaran Jurnalistik, secara tidak langsung sudah diterapkan pada era 80-an. Ketika itu hampir setiap soal Test Hasil Belajar (THB) sekarang Ujian Nasional (UN) pelajaran mengarang menjadi wajib. Mengarang, secara teks (non-sastra) dapat dikategorikan dalam karya jurnalistik. Bentuknya human interest atau feature traveling, (catatan perjalanan), jika secara kebetulan, seorang murid menulis tentang “Liburan di rumah nenek”, dengan mengungkap fakta-fakta yang ditemui di rumah nenek.

Di era 80-an, mengarang tidak menjadi mata pelajaran khusus, namun tergabung dalam pelajaran Bahasa dan Sastra (Bahasa Indonesia). Memasuki tahun 2000-an (pasca 80-an), mengarang secara perlahan mulai ditinggalkan. Akibatnya, mengarang terjebak dalam like and dislike (suka dan tidak suka). Ada kecenderungan, mengarang akan sangat bergantung siapa guru yang mengajar Bahasa Indonesia. Jika sang guru “tertarik” dengan dunia mengarang, maka  salah satu soal esai-nya adalah mengarang. Demikian pula sebaliknya.

Jurnalistik Sepintas

Dalam konteks ke-kinian, mata pelajaran Jurnalistik hanya akan diperoleh bagi mahasiswa Akademi Komunikasi, atau mahasiswa program Jurnalistik. Namun faktanya, di jurusan lain, jurnalistik hanya mata kuliah wajib pilihan. Akibatnya mata kuliah Jurnalistik hanya “sepintas”, dan berakibat aktualisasi karya jurnalistik menjadi stagman (berhenti tanpa jelas kapan akan selesai). Ironisnya, muatan intelektual seorang sarjana kemudian sangat banyak tidak dapat tersebar luas, hanya lantaran sang sarjana tidak bisa menuliskan isi otaknya ke dalam lembaran kertas.  Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak serius belajar jurnalistik. Padahal dengan perkembangan era digital speeti sekarang, embrio jurnalistik yang jauh sebelumnya sudah lahir melalui “mengarang”, dapat dikembangkan kembali dengan memasukan mata pelajaran jurnalistik dalam kurikulum sekolah. Tentu pada praktiknya nanti, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya masing-masing.

Jurnalis “Orang Istimewa”

Jurnalistik, memang bukan mata pelajaran atau mata kuliah yang istimewa. Tetapi, tidak jarang dengan kemampuannya melakukan aktifitas jurnalistik, orang kemudian menjadi “istimewa” di depan publik. Sebab, memiliki ke-ahlian jurnalistik (menulis,red)  baik menulis opini, essay, kolom, cerpen, novel dan sejenisnya, setiap orang akan dapat menembus lintas batas, yang belum tentu semua orang dapat menembusnya. Dengan kata lain, siap menjalankan naluri jurnalistik, berarti siap berkawan dengan siapa saja, sejak kelas gembel sampai tingkat presiden sekalipun.

Kendala

Pada praktiknya, wacana ini sudah pasti akan ada pro dan kontra. Itu soal biasa. Sebab, tidak akan semua pihak setuju, tetapi tidak juga semua pihak tidak setuju.Yang  setuju juga masih terbagi, setuju ikut arus yang menguntungkan dan setuju siap bekerja keras. Atau yang tidak setuju, karena sama sekali tidak mengerti, atau tidak ingin direpotkan oleh kurikulum baru. Kelompok ini biasanya memakai logika; “ada kurikulum baru atau tidak, yang penting setiap bulan gajian. Titik!”

Kendala lain, belum adanya rujukan dari pusat. Dalam sistem birokrasi pendidikan di Indonesia, memang ada hierarki yang “wajib” diikuti. Namun mengandalkan segala sesuatu dari Jakarta, ini pendapat  yang musti diluruskan. Sebab, Jakarta bukan satu-satunya rujukan yang terbaik. Justeru sebaliknya, di daerah masih ada nilai-nilai kearifan yang mesti ditumbuhkembangkan, untuk kemudian diusulkan sebagai rujukan ke tingkat pusat.

Apa salah, jika Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan mata pelajaran jurnalistik dimasukkan dalam kurikulum? Tidak mustahil. Semua sangat mungkin. Jika masih juga gagal, toh masing-masing sekolah mempunyai otoritas untuk memasukkan mata pelajaran jurnalistik menjadi muatan lokal.

Tanggungjawab Bersama

Gagasan ini, menjadi tanggungjawab semua pihak. Wartawan mendorong melalui media, Kadiknas Sumsel mendorong dengan otoritasnya, guru dan kepala sekolah melalui komitmennya, wali murid menggalang massa. Lantas semua pihak berkumpul. Pada pertemuan inilah, sistem pengajaran dan sylabus digali, dibahas, diperdebatkan, dikembangkan dan  diterapkan dalam kurikulum sekolah. Masalahnya kemudian, bagaimana sikap dari masing-masing Kepala Sekolah.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster