Terkait Dugaan Penyelewengan Pajak di Samsat, Eppy Mengaku Siap Diperiksa

samsat-corner

samsat-corner

PALEMBANG – Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel, Eppy Mirza mengaku siap diperiksa Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel terkait dengan dugaan penyelewenangan dana setoran pajak di Samsat Kota Palembang 2012, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 64 miliar.

Menurut Eppy,  kapan saja pihak berwajib akan memintainya keterangan maka ia siap memenuhinya. “Secara pribadi saya siap diperiksa, karena ini negara hukum dan kita kembalikan ke hukum, terlebih kepolisian sedang menelusuri kasus ini,” kata Eppy yang dibincangi usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (30/5).

Menurut Eppy, saat ini penyidik dari Tipikor Polda Sumsel sedang menelusuri dugaan penyelewengan pajak di Samsat Palembang tersebut.  “Informasi yang saya terima juga seperti itu, Tetapi kalau memang kewajiban pajak misalnya dari total Rp 4 juta, namun hanya dibayar Rp 2 juta itu berarti mempermainkan angka nilai pajak,” ucapnya.

Pastinya tegas Eppy, itu adalah pelanggaran. Karena untuk aturan-aturan terkait pajak ini sudah jelas diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dimana wajib pajak harus membayarkan pajaknya senilai 1,5 persen, dari harga jual kendaraan.

Eppy mengakui selama ini, ada kelemahan pada sistem IT pada UPTD Samsat. Namun tegasnya, itu diperbaiki dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemutihan pajak.

“Ini seperti halnya yang menjadi temuan awal BPK, dan sudah diklarifikasi. Untuk yang dimaksud kelemahan sistem itu, bahwa UPTD Samsat ini kan ada Palembang 1 dan Palembang 2. Dibayarkan di Palembang 2 tapi saat diaudit di Palembang 1 ternyata kosong, inilah yang menjadi seolah-olah tidak disetorkan,” terang Eppy.

Untuk pemutihan ini sambung Eppy, dasar hukumnya sudah jelas dan tidaklah dikatakan kerugian negara. “Karena pemutihan ini, untuk menjaring tunggakan pajak. Makanya dibuatkan pergub, dengan diberikan kemudahan, seperti biaya balik nama antar provinsi yang nol persen dan antar kabupaten/kota hanya 50 persen. Artinya masyarakat punya peluang besar untuk balik nama, itu dasar hukumnya sudah jelas dan bukan kerugian negara,” tegasnya.

Sementara itu Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman menambahkan, kasus yang terjadi di Samsat kota Palembang tersebut, tidak bisa dikatakan korupsi. “Itu bukan korupsi, ada setoran pajak yang tidak dibayarkan tersebut menjadi piutang. Kita akan lakukan penagihannya melalui UPTD Samsat di kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurut Mukti, saat ini Pemprov Sumsel sedang menyelediki terkait kasus ini. “Sudah kita selidiki dugaan ini bersama Inspektorat, BPKP. Dispenda sendiri sedang mengerjakan itu,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com