Ada Jatah Haji untuk Pejabat ?

 267 total views,  2 views today

Ilustrasi Jemaah Haji | Bagus Park

Ilustrasi Jemaah Haji | Dok KS

PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, dalam setiap musim haji, diduga ada jatah haji yang diberikan kepada pejabat. Jatah itu diberikan, dari sisa kuota haji setiap tahunnya.

Jatah haji tersebut, tidak hanya diberikan kepada pejabat ditingkat pusat tetapi juga pejabat-pejabat di daerah. Namun Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan (Sumsel), Hambali, membantahnya.

Ia memastikan, tidak ada jatah haji yang diberikan kepada pejabat baik pejabat dilingkungan Kemenag Sumsel, maupun pejabat dilingkungan eksekutif atau pun penegak hukum yang ada di Sumsel.

Menurutnya, kuota haji yang untuk Sumsel sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Dengan porsi tersebut, Sumsel mendapatkan jatah 5.040 calon jemaah haji (CJH) setiap tahunnya. Jumlah ini jelasnya, merupakan hasil dari penetapan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen, dari jumlah sebelumnya yakni 6.300 CJH pertahunnya.

“Kita menerima sesuai dengan porsi yang ada. Bahkan, mereka yang terpaksa terkena pemangkasan, akan diprioritaskan berangkat pada tahun berikutnya. Jadi sudah ada waiting list (daftar tunggu) nya. Jadi tidak bisa dimain-mainkan, apalagi diberikan kepada sejumlah pejabat. Pemerintah pusat yang melakukan pengawasan langsung,” tegas Hambali ketika dibincangi di ruang kerjanya, kemarin.

Ia menjamin, jika proses pendaftaran ibadah haji ini dilakukan dengan sistem online dan bisa dipantau langsung perkembangannya oleh masing-masing CJH, jika sudah ada nomor kursi dan nama lengkap sesuai dengan jadwal keberangkatannya. “Sekali lagi, penetapan porsi tersebut merupakan hak dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Meski ia mengaku belum mengetahui secara persis permasalahan tersebut, namun Hambali menilai, praktik seperti itu akan sulit dilakukan di daerah. Untuk waiting list keberangkatan jemaah haji sendiri, hingga saat ini mencapai 76.800 CJH dengan masa tunggu hingga tahun 2026 mendatang.

Untuk musim haji 2014 bebernya, keberangkatan haji untuk kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Palembang, dipastikan pada 1 September mendatang. Sehari sebelum keberangkatan itu atau 30 Agustus, CJH akan masuk asrama.

Terpisah, Staf  Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan, Nadjib Haitami menyebut, biasanya sisa kuota yang tidak terpakai langsung ditarik ke pusat. “Jadi keputusan untuk mengganti dengan CJH yang lain, tetap diberikan ke pusat. Kita tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.

Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Nadjib menilai permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum dan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. “Kalau saya secara pribadi, tidak pernah menemukan adanya praktik seperti ini. Sedangkan mekanismenya ada di Kanwil Kemenag,” tambah dia.

Untuk diketahui, hasil temuan Irjen Kemenag M Jasin, setiap setiap tahun ada 600-1.000 kuota haji, yang kosong. Kuota yang kosong inilah, yang diminta oknum pejabat, oknum penegak hukum, DPR. Kuota kosong ini terjadi mulai karena jamaah hamil, pindah daerah, meninggal dunia, sakit, tidak kuat bayar pelunasan, atau suami istri yang berangkat terpisah akhirnya memutuskan tak jadi. Jatah ini yang dimanfaatkan untuk permainan.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster