50 Persil Lahan Akan Dibebaskan untuk Pembangunan Musi IV

 205 total views,  2 views today

 

proyek duplikasi jembatan musi II

Ilustrasi

PALEMBANG – Walau ada penolakan dari warga, rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Musi IV, terus dilakukan. Bahkan survei pembebasan lahan, sudah dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah Sumsel. Diprakirakan minggu depan, hasil survei tersebut baru keluar. Setelah itu, pembebasan lahan akan dilakukan.

“Ini untuk Kelurahan 14 Ulu, sementara untuk di Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, semuanya sudah selesai. Setelah selesai dilakukan pendataan, barulah bisa diketahui berapa persil lahan warga yang harus dibebaskan dalam pembangunan,” kata Kepala Bagian Agraria dan Batas Wilayah, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fadillah, Jumat (23/5).

Fahmi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari PPK BBJN, ada sekitar 50 persil lahan miliki warga. Namun data itu, masih belum bisa dipastikan. Bisa saja jelasnya, lahan yang dibebaskan berkurang karena pihaknya berusaha, dalam pembangunan ini tidak memakan banyak lahan milik warga.

“Setelah angka pasti lahan sudah kami dapat, kami langsung lakukan pertemuan dengan warga, untuk bicarakan pembebasan. Kalau ada isu memakan lahan sampai 4 RT, itu tidak benar,” tegasnya.

Fahmi mengaku, pihaknya memang belum mengadakan sosialisasi ke masyarakat, terkait adanya pembebasan lahan. Karena masih menunggu hasil pendataan dahulu. “Yah diperkirakan minggu depan datanya sudah masuk, dan kami sendiri jauh hari telah menyiapkan undangan tinggal mengisi nama dan kapan waktu pertemuan dengan warga,” akunya.

Selain itu sambung Fahmi, pihaknya juga sudah menyiapkan lokasi relokasi warga yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Tempatnya tidak jauh dari tempat mereka tinggal semula.

“Lahan relokasi sudah di siapkan, untuk mengantisipasi jika rumah milik warga, terkena dampak dari pembangunan Jembatan Musi IV yang dirasakan memang sangat mendesak,” ucapnya.

Ditanya soal berapa nilai ganti rugi lahan, Fahmi menyebutkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti, yang pasti itu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan saat ini sedang dihitung. “Yah, itu bukan kewenangan kami, kami hanya untuk melakukan pembebasan saja,” ulasnya.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pemerintah segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan tersebut. Pemkot memastikan, ganti untung yang bakal diberikan kepada masyarakat, pasti sesuai dan tidak akan merugikan. “Yah, akan kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” tukasnya.

 

TEKS           : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster