Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum PT

 293 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

KAYUAGUNG – Menjamurnya usaha bidang media massa di Indonesia hingga pelosok Tanah Air menjadikan Dewan Pers mengambil kebijakan tegas. Sejak 6 September 2013 lalu, Dewan Pers mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan pers harus berbadan hukum Perseroan  Terbatas (PT).

Dewan Pers yang berkantor di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebun Sirih Nomor 32-34 Jakarta telah mengeluarkan Surat Dewan Pers Nomor 284a/DP/K/IX/2013 yang ditandantangani Bagir Manan (Ketua Dewan  Pers) yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, Dewan Pers menyatakan Perseroan Firma (Fa) dan CV menurut KUH Dagang Indonesia bukan badan hukum. Dewan Pers menyarankan untuk tidak mendirikan Perusahaan Pers dengan Fa dan CV. CV bukan merupakan badan hukum Indonesia yang dimaksud oleh Pasal 9 ayat (2).

Badan hukum Indonesia yang direkomendasikan oleh Pasal 9 ayat (2) UU Pers adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Demikian ditegaskan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel H Ocktaf Riyadi SH saat melantik/mengukuhkan pengurus PWI OKI masa bhakti 2014-2017.

Perusahaan pers yang tidak berbadan hukum Indonesia tidak boleh menyelenggarakan usaha pers meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.

“Menurut Dewan Pers, perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia seperti yang disarankan oleh Pasal 9 ayat (2) UU Pers,”kata Ocktaf Riyadi di hadapan Bupati OKI Iskandar SE, FKPD, seluruh pejabat di jajaran Pemkab OKI dan ratusan wartawan di OKI yang menghadiri pelantikan di Pendopo Kabupatenan/Rumah Dinas Bupati OKI.

Adanya peraturan Dewan Pers itu, Ketua PWI Sumsel menghimbau seluruh pemerintah daerah di Sumsel agar mematuhi hal itu. Pemerintah daerah khususnya Bagian Humas dan Protokol harus bertindak tegas karena bila masih ada mediamassa yang tidak berbadan hukum PT.

“Pemda juga harus selektif dan mengetahui mana wartawan yang profesional dan mana wartawan yang tidak profesional. Jika wartawannya tidak profesional dan mediamassa yang bersangkutan berbadan hukum Fa atau CV, jangan beri iklan dan advedtorial,”pinta Ocktaf Riyadi sembari mengatakan lebih dari separuh wartawan di Sumsel tidak bisa menulis berita sesuai standarisasi dan kode etik jurnalistik.

Bupati OKI Iskandar SE meminta kepada pengurus PWI OKI agar bekerja profesional dan melaksanakan program kerja yang disiapkan. Wartawan melalui media massa masing-masing harus memberikan informasi yang berimbang dan akurat.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster