Kolusi Pengangkatan Honorer K2

 339 total views,  2 views today

ADA peristiwa menarik berkaitan dengan hasil verifikasi pengangkatan honorer kategori dua (K2) disinyalir sarat kolusi. Akibatnya, sekitar 100 orang tenaga honorer yang dinyatakan lulus di Palembang ketika diverifikasi ulang terpaksa dianulir, karena dokumen tidak sesuai dengan ketentuan hasil kerja sama dengan pimpinan mereka. Pernyataan itu dikemukakan Kepala Inspektorat Palembang Toto Suparman  di Palembang, Rabu lalu.

Menurut dia, sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan pemerintah pengangkatan pegawai honorer menjadi calon pengawai negeri sipil K2 diberlakukan bagi yang telah bekerja sebelum tahun 2005. Hasilnya, dari 1.574 orang pegawai honorer K2 yang diajukan hanya 833 tenaga kerja dinyatakan lulus oleh pemerintah pusat.

Ia mengatakan, terhadap 833 orang honorer K2 yang lulus itu kembali dilakukan verifikasi secara detail. Dari prose situ ternyata, ditemukan sekitar 100 orang dinyatakan tidak sesuai ketentuan seperti disyaratkan, di antaranya dokumen palsu yang menyatakan waktu kerja sebelum tahun 2005 padahal ditemukan bukti kalau baru bekerja setelah tahun tersebut.
Dia menjelaskan, pihaknya menilai hasil verifikasi akhir tersebut membuktikan kalau pengangkatan CPNS kategori dua itu sarat kolusi.

Karena itu, terhadap temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) setempat, terkait menganulir sekitar 100 tenaga kerja honorer yang diangkat menjadi CPNS.
Toto menambahkan, upaya memperbaiki penerimaan pegawai negeri seharusnya dilakukan secara optimal, sehingga berlangsung lebih transparan dan bersih. Tindakan membuat dokumen palsu implikasi dari kolusi itu tentunya perbuatan melanggar hukum dan merugikan calon pegawai negeri sipil lainnya yang sebenarnya lebih berhak diangkat menjadi CPNS.

Kita mengharapkan pelanggaran-pelanggaran ini agar dapat benar-benar diusut secara tuntas. Sebab pelakunya jelas merugikan mereka yang  sebenarnya telah menjalani masa honorer sesuai dengan yang ditetapkan.

Di samping itu, mereka yang menghalalkan segala cara untuk menjadi CPNS tersebut juga kita ragukan kinerjanya. Jangan-jangan ketika mereka telah mendapatkan status yang mereka buru itu kemudian mereka meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi Negara. Sebab orientasi mereka dalam bekerja adalah untuk mendapatkan uang. Maka ketika tujuannnya itu sudah dapat mereka capai mereka justru meninggalkan tanggung jawab dengan melalaikan tugas mereka semau-maunya.

Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Sebab kalau dibiarkan maka pemerintah dan rakyatlah yang selalu dirugikan baik secara keuangan maupun kinerja yang diharapkan dapat membangun Negara ini dengan baik. Kepada pelakunya sudah sepatutnya memperoleh sanksi agar mereka jera untuk melakukan pelanggaran tersebut. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster