Dewan Pengupahan Terganjal Apindo

 284 total views,  2 views today

BANYUASIN – Keinginan buruh di Banyuasin, agar di Bumi Sedulang Setudung tersebut terbentuk Dewan Pengupahan nampaknya masih akan jauh dari harapan. Pasalnya sampai saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menjadi salah satu syarat pembentukan Dewan Pengupahan belum juga terbentuk di Banyuasin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuasin,Yos Karimudin yang dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (22/5), mengakui itu. Menurutnya, untuk membentuk Dewan Pengupahan, tidak semudah membalikan telapak tangan.

Karena banyak unsur yang harus terpenuhi, antara lain unsur dari pemerintah, unsur buruh, unsur para pakar dari berbagai ilmu dan Apindo, yang merupakan perwakilan dari pengusaha. “Karena itu, Dewan Pengupahan belum terbentuk di Kabupaten Banyuasin. Bukan hanya di kita, Dewan Pengupahan ini juga banyak belum terbentuk di kabupaten/kota di Sumsel,” jelas Yos.

Yos optimis, Dewan Pengupahan tersebut segera terbentuk di Kabupaten Banyuasin. Pasalnya, untuk pembentukannya tinggal memenuhi satu syarat lagi yakni adanya Apindo. Disnakertrans jelasnya, sudah bertemu dengan Apindo Sumsel untuk membentuk Apindo di Banyuasin.

“Senin kemarin, kita sudah bertemu dengan Apindo Sumsel untuk membahas itu. Kalau Apindo di Banyuasin sudah terbentuk, maka kita sudah bisa membentuk Dewan Pengupahan. Sebab dari unsur buruh, pemerintah dan unsur pakar sudah ada. Kita sudah MoU dengan Unsri,” ucapnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengupahan sendiri berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 107 tahun 2004, dijelaskan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan perguruan tinggi.

Tugasnya memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK).

Di  Banyuasin sendiri, seperti diberitakan Kabar Sumatera sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Sumsel, mendesak Pemkab Banyuasin untuk segera membentuk Dewan Pengupahan.Tuntutan ini disampaikan mereka saat melakukan aksi unjuk rasa.

 

TEKS           : DIDING KARNADI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster