Ada Pungli di Kecamatan Tebing Tinggi

 245 total views,  4 views today

Ilst.

Ilst.

EMPAT LAWANG – Diduga terjadi pengutan liar (pungli), dalam proses mendapakan keterangan data sporadik dari kecamatan guna pengurusan sertifikat hak milik (SHM) tanah. Pungli itu, dilakukan oleh oknum petugas di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, sehingga membuat warga resah.

Pasalnya dalam setiap berurusan, masyarakat diminta sejumlah uang mencapai Rp 1 juta. oleh oknum yang ada di kantor camat tersebut, apabila urusan ingin cepat dan lancar. HS (36), warga Tebing Tinggi yang dibincangi Kabar Sumatera, Kamis (22/5), menyebut, pengurusan mendapakan keterangan data sporadik tersebut di Kecamatan Tebing Tinggi, gila-gilaan.

Menurutnya,  untuk mengurus keterangan data sporadik tersebut mulai dari desa atau kelurahan hingga kantor camat, setidaknya harus merogoh  kocek sampai Rp 1 juta. “Saya sendiri, pernah dimintai Rp 600 ribu, itu pun dikarenakan dekat dengan Camat Tebing Tinggi. Pengurusannya pun butuh waktu dua hari,” kata HS.

Hal senada disampaikan Wulan (26), warga Tebing Tinggi lainnya. Ia menyebut, pungli tersebut pernah dirasakan ayahnya saat mengurus keterangan data sporadik guna membuat sertifikat tanah.

“Ayah saya dimintai Rp 1 juta oleh oknum di Kantor Camat Tebing Tinggi. Permintaan itu, bukan basa-basi, namun sedikit paksaan. Alasannya, uang itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dan akan disetor ke Camat Tebing Tinggi. Inikan kelewatan, kalau ucapan terima kasih, secara wajar pasti akan diberi, sesal Wulan.

Wulan berharap, Camat Tebing Tinggi dapat menegur jajarannya yang melakukan pungli tersebut. Sebab dengan adanya pungli, masyarakat jadi malas berurusan dengan pemerintahan.

Camat Tebing Tinggi, Leo Efriansyah saat dikonfirmasi, tidak menampik adanya keluhan masyarakat terkait pungli, yang dilakukan oleh oknum di kantornya tersebut. Leo berjanji akan mengevaluasi kinerja jajarannya, mulai dari desa hingga ke kelurahan.

Sebab sebut Leo, akan permasalahannya sendiri dimulai dari tingkat desa atau lurah. “Ya, saya mendengar adanya selentingan menuduh kita lakukan pungli, namun saya tidak pernah meminta atau menyuruh orang untuk meminta sejumlah uang kepada masyarakat, dalam hal pengurusan sporadik,” aku Leo.

Leo menegaskan, dalam hal pengurusan data sporadik, tidak ada biaya yang dibebakan ke masyarakat atau gratis. Sampai saat ini sebutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan masyarakat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan data sporadik guna mengurus sertifkat tanah tersebut.

Ia berjanji, persoalan ini akan dibenahinya. Iapun akan memprogramkan adanya anggaran untuk pembuatan data sporadik tersebut bagi petugas. “Dengan demikian, tidak ada lagi pungli. Sebab petugas yang mengurus proses tersebut sudah ada SPJ nya,” tukasnya.

 

TEKS            : SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster