Walau Ditetapkan Jadi Tersangka, Komisioner KPU Lubuklinggau Dipertahankan

 304 total views,  2 views today

kpu

PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), akan tetap mempertahankan lima komisioner KPU Kota Lubuklinggau, walau pun mereka sudah ditetapkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Lubuklinggau sebagai tersangka.

Kelima komisioner KPU Lubuklinggau tersebut yakni  Efriadi Suhendri, Debi Eryanto, Gatot Wijanarko, Lukman Hakim dan Efrizal, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lubuklinggau, Senin (19/5), terkait kasus dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg), 9 April lalu.

“Kita tidak akan langsung menon aktifkan mereka dan mengambil alih tugas dan wewenang mereka, sebab proses hukum masih berjalan. Kita tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan Kampanye, Ahmad Naafi saat dihubungi, Selasa (20/5).

Naafi menyebut, KPU Sumsel tidak bisa mengambil alih tugas dan kinerja KPU kabupaten/kota, jika tidak berasarkan dasar hukum yang jelas atau rekomendasi dari pihak penyelenggara pemilu.

“Kasus ini berbeda dengan KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), yang diambil alih karena menolak rekoemdasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Kita akan tunggu bagaimana proses hukum berjalan dan tetap mempercayakan persiapan Pemilu, kepada lima komisioner tersebut,” jelasnya.

Naafi menyebut, tahapan pemilihan presiden (Pilres) harus tetap berjalan di Lubuklinggau, saat ini memasuki masa penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan mensingkronkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Sehingga segala persiapan Pilpres ini, sangat membutuhkan kinerja dari penyelenggara sampai ke tingkat bawah. “Tahapan Pilpres harus tetap berjalan, itu dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Sedangkan KPU Sumsel tetap menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring,” paparnya.

Lanjutnya, sesuai dengan intruksi KPU RI, bahwa harus ada evaluasi terhadap kinerja penyelenggara di kabupaten/kota sampai ke level paling bawah, berdasarkan kinerja penyelenggaraan Pileg 9 April lalu.  “Untuk evalausi tetap dilakukan dan sedang berjalan. Jika hasil evaluasi mengharuskan diganti, maka akan kita ganti sampai level paling bawah,” tegasnya.

Terpisah, anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan mengaku Bawaslu tidak mengeluarkan rekoemendasi kepada KPU Sumsel, terkait ditetapkannya lima komisioner KPU Lubuklinggau sebagai tersangka. “Itu kewenangan KPU Sumsel, untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya,” tukasnya.

Sebagai informasi, Polres Lubuklinggau, Senin (19/5)  menetapkan lima komisioner KPU setempat menjadi tersangka, terkait dalam dugaan penggelembungan suara pada Pileg lalu. “Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebelumnya, telah mememproses lima komisioner KPU tersebut, sebagai saksi. Namun kini statusnya, ditingkatkan menjadi tersangka, “ kata Kepala Polres Lubuklinggau, AKBP Dover Cristian Lumban Gaol, kemarin.

Proses penetapan tersangka kelima komisioner ini, berdasarkan hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu Sumsel. Sebelumnya juga, penyidik memeriksa 19 saksi terkait laporan dari Pantia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lubuklinggau, yang diterima Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Dalam laporan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Kota Lubuklinggau dan ditindaklanjuti dengan proses hukum.

 

TEKS          : DICKY WAHYUDI

EDITOR        : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster