Tekait Dugaan “Mark Up” Dana Reses, Polres OKI Bakal Periksa Sekwan

 431 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Dugaan kasus korupsi dengan cara “mark up” dana reses anggota dewan di Kabupaten OKI, mendappat perhatian dari pihak kepolisian resor (Polres) setempat, dalam waktu dekat pihak Polres akan menyelidiki dugaan korupsi di sekretariat dewan (sekwan) yang menjadi pemberitaan di media massa.

Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat melalui Kasat Reskrim, AKP H Surachman didampingi Kanit Pidsus, Ipda Jailili SH mengaku pihaknya telah mengetahui adanya dugaan korupsi di Sekretariat DPRD OKI melalui media massa.

“Akan segera kita disposisikan ke Unit Pidana Khusus (Pidsus) untuk segera melakukan penyelidikan. Terbukti atau tidak itu nanti berdasarkan hasil pemeriksaan,” tegas Surachman.

Menurut Surachman, dalam berbagai laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat, pihaknya berjanji akan mengusut tuntas. Terutama dalam kasus ini pihaknya akan memeriksa Sekretaris Dewan (Sekwan), karena dia yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana reses dan pengadaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan tersebut.  Selain itu klata dia, sejumlah anggota dewan juga akan diperiksa sebagai saksi.

Seperti diketahui sebelumnya, dugaan korupsi oleh pihak Sekretariat DPRD OKI ini terjadi pada tahun anggaran 2013, dimana dari total dana reses sebesar Rp1.280.710.000,-, ada beberapa item yang dalam pelaksanaannya difiktifkan, seperti biaya sewa tenda, kursi dan lain-lain, dimana saat melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing, wakil rakyat biasanya menggunakan balai desa/kelurahan/kecamatan, sehingga tidak membutuhkan tenda kursi dan sebagainya.

“Di point dana reses itu juga, ada item sewa kendaraan, tetapi kebanyakan saat melakukan reses anggota dewan OKI menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas komisi dan lain sebagainya. Disini kami menduga ada item-item yang sengaja difiktifkan oleh oknum Sekretariat untuk memperkaya diri sendiri,” ujar salah seorang masyarakat OKI, Kriswadi.

Selain itu, kata dia, dugaan korupsi lainnya yang terjadi di lembaga legislatif itu seperti pada mata pasal pengadaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan senilai Rp260.000.000,-. Tetapi pada kenyataannya, ditahun angggaran 2013 Sekretariat DPRD OKI hanya membelanjakan anggaran itu dengan membeli beberapa bahan bacaan dan perundang-undangan saja, sementara selebihnya hanya diperbanyak dengan fotocopy.

“Disini jelas menyalahi, dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan, pihak Setwan hanya membeli beberapa buah saja. Dana sisanya entah kemana,” tandasnya.

Ditambahkannya, merujuk dengan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, serta peraturan No 55 tahun 2012 tentang strategis nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan kroscek guna mencari kebenaran dugaan tindak pidana korupsi ini.

Sementara Plt Sekwan DPRD OKI, Ahmad Fauzi didampingi Abu Naim ketika dikonfirmasi mengaku memang saat melakukan reses tidak semuanya menyewa tenda dan kursi, begitu juga dengan pengadaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang hanya membeli beberapa buah buku saja.

“Tetapi semua dana reses itu habis digunakan, kalau kendaraan saat reses kita tidak menggunakan kendaraan dinas, ada sebagian anggota dewan yang menggunakan kendaraan pribadi dan menyewa, itu dananya harus dikeluarkan,” aku Fauzi.

Pihaknya pun mengakui jika dalam reses dewan yang dilakukan 2 kali dalam setahun itu sering dilakukan di balai desa dan kelurahan atau aula kecamatan.

“Memang untuk mata pasal pengadaan bahan bacaan peraturan perundangan, kita hanya membeli beberapa buku saja, selebihnya kita fotocopy. Namun dana yang ada kita gunakan untuk anggaran media, yakni setiap anggota dewan berlangganan 2 eksemplar koran. Disitu dananya digunakan, kan itu juga sebagai bahan bacaan,” terangnya.

Pengakuan tersebut rupanya berbeda dengan keterangan salah satu anggota DPRD OKI, Amirsyah SH. Dirinya menyangkal jika semua anggota dewan memperoleh langganan koran sebanyak 2 jenis media.

“Saya hanya dapat 1 langganan media saja, itupun hanya media yang biasa-biasa saja, bukan koran yang memang layak menjadi referensi,” tandasnya.

 

TEKS  : DONI AFRIANSYAH

EDITOR : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster