FKPS Tuntut Pembangunan PSCC Distop, Massa dan Pol PP Nyaris Bentrok

 143 total views,  4 views today

Sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pemuda Sumsel (FKPS) bersitegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, Senin (19/5/2014).

Sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pemuda Sumsel (FKPS) bersitegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, Senin (19/5/2014).

PALEMBANG – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pemuda Sumsel (FKPS) bersitegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, Senin (19/5/2014).

Suasana panas tersebut terjadi saat pengunjuk rasa melakukan orasi dan hendak membakar keranda mayat, yang mereka bawa. Aksi yang berlangsung pukul 11.00 WIB tersebut, awalnya berlangsung tenang dan damai. Namun suasana berubah, saat koordinator aksi (Korak), Heriansyah meneriakkan bakar peti keranda mayat. “ Keranda mayat itu sebagai simbol telah matinya kesejahteraan rakyat, matinya hati nurani wakil rakyat. Maka, kita bakar saja keranda ini,” kata Heriansyah.

Sontak, perkataan ini memancing amarah anggota Sat Pol PP.  Mereka langsung coba menghentikan aksi tersebut, sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Tas yang berisikan bensin, korek api serta keranda mayat disita demi terhindarnya hal-hal anarkis.

“Kami disini sudah menyambut aksi kalian dengan baik-baik. Jangan anarkis. Kami tampung aspirasinya dan akan kami sampaikan pada pimpinan,” kata anggota Komisi I DPRD Sumsel, Solihin Daud.

Untunglah suasana tersebut tidak berlarut-larut, puluhan massa FKPS,  memilih mengalah.  Namun mereka meminta DPRD Sumsel untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, menarik kembali kontrak kerja pembangunan GOR atau kini berubah nama menjadi Palembang Sport and Convention Center (PSCC), sebagai aset daerah karena tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain tidak sesuai IMB kata Heriyansah, pembangunan di kawasan tersebut juga banyaknya permasalahan. Misalnya, pembangunannya tidak mengacu pada tata kelola lingkungan hidup. “Kami juga meminta pertanggung jawaban kepada pihak perusahaan yang melakukan pembangunan karena sudah melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dengan mengalihfungsikan hutan kota,” bebernya.

“Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi untuk memproses masalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang melakukan pembangunan di daerah GOR,” tukasnya.

 

TEKS           : ARDHY (MG)

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster