Terkait Revitalisasi Pasar Kuto dan 16 Ilir, Dewan tak Tahu Ada BOT

 902 total views,  2 views today

Ilustrasi Pasar 16 Ilir Palembang | Dok KS

Ilustrasi Pasar 16 Ilir Palembang | Dok KS

PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang ternyata tidak mengetahui, adanya perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) antara PD Pasar Palembang Jaya dengan PT Gandha Tahta Prima (GTP), dalam revitalisasi Pasar Kuto dan Pasar 16 Ilir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Palembang, Faisol yang dibincangi usai menerima perwakilan PT GTP di DPRD Kota Palembang, Jumat (16/5). “Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap PT GTP. Mereka sudah menjelaskan, permasalahan sebenarnya. Ternyata ada perjanjian antara Pemkot Palembang dengan mereka, yang tidak kami ketahui, “ kata Faisol.

Namun DPRD Kota Palembang jelas Faisol, akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Dewan terangnya, akan menjadi mediator agar PT GTP dan PD Pasar Palembang Jaya bisa duduk satu meja menyelesaikan persoalan dalam revitalisasi dan pengelolaan Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto.

Dewan terang Faisol, akan memposisikan diri sebagai penengah untuk meluruskan persoalan tersebut sehingga masyarakat, tidak dirugikan dengan adanya persoalan tersebut. “Akibat konflik ini, masyarakat dirugikan. Sebab pembangunan kedua pasar tersebut, tak kunjung selesai sehingga menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi mayarakat maupun pedagang, kan mereka juga harus membayar iyuran setiap harinya,” ujarnya.

Faisol berjanji, dalam waktu dekat dewan akan mempertemukan antara PT GTP dengan PD Pasar, sehingga pembangunan Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto, akan segera mendapatkan kejelasan.

“Kalau terus berlarut-larut, kasihan dengan pedagang maupun masyarakat, apalagi atap Pasar Kuto sudah dibongkar, sehingga ketika hujan, pasar tersebut akan becek akibat guyuran hujan,”bebernya.

Sebelumnya,  owner PT GTP, Febrianto mempertanyakan kelanjutan pembangunan Pasar 16 Ilir, dan Pasar Kuto.  Sebelumnya kata Febrianto, sudah ada kesepakatan dengan PD Pasar Palembang Jaya, kalau PT GTP ditunjuk sebagai pihak ketiga yang membangun dan mengelola dua pasar tersebut.

Kesepakatan itu jelasnya, dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 68 dan 70 tahun 2013, yang ditandatangani  28 Februari 2013 lalu. “Tetapi ditengah perjalanan, revitalisasi Pasar Kuto, dihentikan oleh PD Pasar. Penghentian itu, disampaikan melalui surat PD Pasar Nomor 511.2/093/PD-Psr/2014 tentang Kerjasama Pengelolaan Pasar Kuto. Penghentian ini dilakukan tepat saat ada pergantian kepemimpinan di Palembang,” kata Febrianto, kemarin.

Febrianto mengaku, dalam melakukan pembangunan kedua tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Untuk Pasar Kuto menelan dana sebesar Rp 17 miliar, sementara untuk Pasar 16 Ilir, Rp 27 miliar. “Tetapi, pembangunan malah distop oleh Pemkot Palembang,” ungkapnya.

“Perjanjian tidak bisa di stop, kalaupun bisa harus melalui proses pengadilan. Kami melihatnya ini, ada permainan yang berencana akan menyetop pembangunan secara sepihak, kalau itu terjadi, kami akan bawa kerana hukum,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster