12 KPU Kabupaten/Kota “Bermasalah”

 110 total views,  3 views today

kpu

PALEMBANG – Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin, Jumat (16/5), harus menjadi “pesakitan”.  Kelima komisioner tersebut, menjalani pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di aula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel).

Namun tidak hanya Komisioner KPU Banyuasin saja, yang bakal disidangkan oleh DKPP. Dari 15 KPU kabupaten dan kota di Sumsel, ada 12 KPU kabupaten dan kota di Sumsel, yang bakal senasib dengan KPU Banyuasin.

“Dari 15 KPU kabupaten dan kota di Sumsel, ada 12 KPU yang bermasalah. Hari ini, baru komisioner KPU Banyuasin yang menjalani pemeriksaan oleh DKPP, selanjutnya menyusul Komisioner KPU Musi Rawas (Mura),” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Divisi Penindakan, Zulfikar.

Sementara komisioner dari 10 KPU kabupaten dan kota lainnya di Sumsel terang Zulfikar, saat ini masih dalam proses pengkajian untuk dibawa ke DKPP. “Hanya ada tiga KPU kabupaten dan kota di Sumsel, yang kita nilai tidak ada masalah yakni KPU Pagaralam, Muaraenim dan Prabumulih. Selebihnya, bermasalah,” sebut Zulfikar.

Ia juga menerangkan, Bawaslu juga tengah mengkaji adanya dugaan pidana pemilu yang dilakukan sejumlah komisioner KPU kabupaten dan kota di Sumsel. Yang baru dipastikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilu menurut Zulfikar, baru Komisioner KPU Mura.

Sementara untuk Banyuasin, jika hasil pemeriksaan yang dilakukan DKPP, mereka dianggap bersalah melakukan penggelembungan suara terhadap salah satu calon anggota legislatif (caleg) maka persoalan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana pemilu.

“Untuk komisioner Mura, saat ini Gapkumdu sedang melengkapi kekurangan data untuk membawa persoalan tersebut ke pidana pemilu. Sementara untuk Lubuk Linggau, OKI, dan Muba, masih dikaji apakah ada pelanggaran pidana pemilu,” tegasnya.

Sementara itu, ketua majelis DKPP, Ida Budiarti menyebut, DKPP masih akan melanjutkan kembali pemeriksaan terhadap perkara yang diadukan terhadap kelima komisioner KPU Banyuasin.

Sehingga kata Ida, belum bisa disimpulkan apakah yang diadukan oleh salah satu caleg dari Partai Demokrat, kalau terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu caleg di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, terbukti atau tidak.

“Tadi kita sudah mulai melakukan pemeriksaan, dengan mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan pemohon dan keterangan dari KPU Banyuasin. Kita akan kembali melanjutkan pemeriksaan, setelah itu akan kesimpulannya akan diserahkan ke DKPP,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster