Revitalisasi Pasar Terkatung-Katung

 253 total views,  6 views today

Ilustrasi Pasar 16 Ilir Palembang | Dok KS

Ilustrasi Pasar 16 Ilir Palembang | Dok KS

PALEMBANG – Revitalisasi pasar tradisional di Palembang, sampai saat ini masih terkatung-katung. Dua pasar tradisional di metropolis yang sempat di revitalisasi yakni Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto, sampai saat ini kelanjutannya tidak jelas kapan dilakukan.

Owner PT Gandha Tahta Prima (GTP), Febrianto pun mempertanyakan kelanjutan pembangunan Pasar 16 Ilir, dan Pasar Kuto tersebut.  Sebelumnya kata Febrianto, sudah ada kesepakatan dengan PD Pasar Palembang Jaya kalau PT Gandha Tahta Prima ditunjuk sebagai pihak ketiga yang membangun dan mengelola dua pasar tersebut.

Kesepakatan itu jelasnya, dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 68 dan 70 tahun 2013, yang ditandatangani  28 Februari 2013 lalu. “Tetapi ditengah perjalanan, revitalisasi Pasar Kuto, dihentikan oleh PD Pasar. Penghentian itu, disampaikan melalui surat PD Pasar Nomor 511.2/093/PD-Psr/2014 tentang Kerjasama Pengelolaan Pasar Kuto. Penghentian ini dilakukan tepat saat ada pergantian kepemimpinan di Palembang,” kata Febrianto, kemarin.

Dalam surat tersebut isinya, ada empat poin. Pertama terang Febrianto, PT GTP dapat melanjutkan pembangunan sesuai perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Nomor 68. Kemudian pelaksanaan pembangunan oleh PT GTP, selalu dievaluasi setiap bulannya oleh Pemkot Palembang melalui PD Pasar.

Lalu, dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemkot Palembang. Yang terakhir, kelanjutan kerjasama tersebut sedang dievaluasi oleh Pemkot Palembang. “Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah poin ke empat. Karena kami menilainya sangat rancuh, artinya mereka menggantung soal pembangunan. Padahal antara dua belah pihak, sudah ada kesepakatan sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Febrianto, seharusnya evaluasi yang dilakukan PD Pasar Palembang Jaya tersebut dilakukan sebelum adanya perjanjian kerjasama. Karena,sebutnya, perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan, yang terikat dari hukum ketatanegaraan dari hukum bisnis. Karena pengelolaan kedua pasar tersebut, akan menutupi keuntungan dan kerugian modal pembangunan kedua pasar tersebut. “Oleh sebab itu, saya sebagai owner PT GTP meminta kejelasan dari PD Pasar, kepastian kami dalam melanjutkan pembangunan pasar tersebut,” ujarnya.

Febrianto mengaku, dalam melakukan pembangunan kedua tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Untuk Pasar Kuto menelan dana sebesar Rp 17 miliar, sementara untuk Pasar 16 Ilir, Rp 27 miliar. “Tetapi, pembangunan malah distop oleh Pemkot Palembang,” ungkapnya.

“Perjanjian tidak bisa di stop, kalaupun bisa harus melalui proses pengadilan. Kami melihatnya ini, ada permainan yang berencana akan menyetop pembangunan secara sepihak, kalau itu terjadi, kami akan bawa kerana hukum,” tukasnya.

 

TEKS            : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster