Pemerintah Kabupaten Lahat Ingkari Janji

 301 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

LAHAT – Sembilan warga Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang menuntut Pemerintah Kabupaten Lahat agar mengembalikan lahan mereka yang telah diperuntukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Yakni lahan dihibahkan untuk aktifitas sekolah, namun nyatanya pemerintah ingkar janji alias janji palsu. Sehingga kesepakan awal tersebut mereka kangkangi dan di lokasi tanah hibah kini dibangun warga terminal dan kondisinya ambur-radul.

Tuntutan pengembalian lahan oleh warga ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan pada 3 Oktober 1998 yang berbunyi menerangkan bahwa pada Juli 1991, mereka anggota masyarakat menghibahkan tanah atau kebun campuran sebanyak 10 bidang milik 9 orang di desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang seluas 30.280 meter persegi kepada Pemda TK. II Lahat yang diperuntukan membangun lokasi SMA N 1 Lahat.

Namun, pada 1997/1998 lokasi tanah hibah dibangun terminal, pengalihan fungsi dari pembangunan SMA 1 ke pembangunan terminal ini mereka sama sekali tidak mengetahui, yang mereka pastikan adalah dibangunnya sebuah sekolah yang dulu sudah dibangun gedungnya melalui swadaya murni SMA N 1 Lahat.

Berhubung peruntukan hibah masyarakat berubah fungsi, maka mereka sebagai penghibah menuntut menarik kembali tanah mereka, surat ini dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kesembilan penghibah tanah tersebut yakni yali, a.lani, aslim, a.kohar amak, HJ.Zubaidah, murdiah, wardiah, sumi’ah, arifin dan diketahui oleh Kades Muara Siban saat itu.

Dengan adanya permintaan masyarakat tersebut, pada tanggal 7 November 1998 pemerintah Kabupaten Lahat bersama kesembilan warga tersebut melakukan rapat di up room pemda.

Di sini pemerintah sangat tidak membela masyarakat, pemerintah terus bertahan dengan apa yang direncanakannya yakni operasinal terminal bukan sekolah yang dibangun. Ini sesuai penjelasan pimpinan rapat yang berbunyi mengingat sejarah bahwa untuk Lahat, satu-satunya SMA pertama adalah SMA 1 L:ahat, sebab itu walaupun pembangunan SMA 1 pembangunannya sebanyak 3 lokal dibatalkan, hal ini dapat menghilangkan sejarah dari keberadaan SMA N 1 Lahat yang pertama.

Namun begitu, warga tetap menuntut agar tanahnya dikembalikan sebab pemerintah telah ingkar janji, karena pembangunan awal perjanjian adalah sekolah namun kenyataannya dibangun sebuah terminal.

Salah satu pemilik tanah hibah ini yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dia tetap ingin dikembalikan tanahnya sebab dulu tanah tersebut adalah milik kakeknya diturunkan kepada ibunya, karena mendengar ada hibah tanah untuk pembangunan sekolah maka dia menghibahkan tanah tersebut.

“Dulu kah dibangun sekolah namun dibangun terminal, kami nak mintak hak kami dibalikkah sebab pemerintah lain wancanekan lain digawikah,” tuturnya.

Yang parah lagi, lanjutnya dilokasi terminal tersebut sudah dipasang patok bahwa tanah tersebut adalah milik Pemkab Lahat.

“Kami ingin tanah kami kembali dan pemkab harus mengembalikan tanah kami seperti semula, jangan hanya bisa berbuat namun tidak bisa bertanggung jawab,” katanya dengan kesal.

 

TEKS    : JUMRA ZEFRI
EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster