Surat Izin Bupati tak Kunjung Turun, Kades Jungkal Gagal Diperiksa

 246 total views,  2 views today

izin-usaha

KAYUAGUNG – Kepala Desa (Kades) Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewenangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub), namun tak kunjung bisa diperiksa.

Penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) OKI sendiri, telah melayangkan surat pemanggilan kepada oknum kades tersebut, sejak dua minggu lalu melalui Bupati OKI.

Namun menurut Kepala Polres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasat Reskrim, AKP H Surachman, surat balasan dari Bupati OKI, juga tidak kunjung datang. Sehingga oknum kades itu, belum bisa diperiksa sebagai tersangka.

“Namun untuk mempercepat proses penyidikan, kita melayangkan langsung surat pemanggilan kepada oknum Kades Jungkal dengan status sebagai saksi. Jika dua kali surat pemanggilan itu tidak dipenuhi, maka tersangka bisa kita jemput paksa,” kata Surachman, Selasa (13/5).

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pidsus, Ipda Jailili menambahkan, dalam kasus dugaan penyelewengan dana ADD dan Bangub Desa Jungkal ini, penyidik sudah memintai keterangan 20 saksi. Saksi tersebut mulai dari perangkat desa  hingga masyarakat Desa Jungkal.

“Untuk kerugian negara dari dugaan penyelewenangan ADD dan Bangub ini mencapai Rp 200 juta, namun bisa saja bertambah karena kita masih melakukan penyelidikan,” bebernya.

Ia menyebut, Kades Jungkal sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersebut ditetapkan, karena penyidik memiliki bukti yang kuat adanya penyelewenangan ADD dan Bangub oleh oknum kades tersebut.

“Keterangan dari saksi-saksi, sudah cukup bagi kita untuk menjerat tesangka. Apalagi sejumlah hansip di Desa Jungkal mengaku tidak pernah menerima insentif dari dana ADD, padahal mereka memiliki jabatan di perangkat desa,” bebernya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda OKI. H Husin yang dikonfirmasi mengaku, surat pemanggilan terhadap Kades Jungkal melalui Bupati OKI tersebut, sudah diterima oleh Pemkab OKI. “Baru tadi pagi, suratnya ke saya. Tetapi bupati, sudah diberitahukan. Insya Allah, dalam waktu dekat bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kades Jungkal, A Rapik ditetapkan oleh Polres OKI sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dana ADD dan Bangub. Persoalan ini mencuat berawal dari laporan warga Desa Jungkal ke Polres OKI pada  30 Desember 2013 lalu.

Dalam laporan tersebut diterangkan, kalau oknum kades tersebut melakukan penggelapan dana ADD dan Bangub. Selain itu disebutkan juga, ada pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat peserta plasma. Dimana, untuk satu surat plasma, sang kades meminta biaya Rp 200 ribu. Pungli pun dalam laporan itu diterangkan terjadi pada pemasangan listrik tenaga surya (PLTS). Dimana warga dimintai biaya antara Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu.

 

TEKS             : DONI AFRIANSYAH

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster