Sumsel Kebagian Rp 145 M Untuk PKH 2014

 283 total views,  2 views today

pkhh

PALEMBANG – Nikmatnya Program Keluarga Harapan (PKH) tampaknya tak akan bisa dirasakan warga miskin, yang tak memiliki data kependudukan. Pasalnya, Kementerian Sosial memastikan jika bantuan ini dilakukan ,dengan by name dan by address yang bertujuan agar benar-benar tepat sasaran.

“Untuk yang tak memiliki data seperti KTP itu menjadi tugas pemerintah daerah, untuk melakukan pendataan. Kita harus benar-benar membantu sesuai kebutuhan yang ada, buktinya tak ada PKH yang tak tepat sasaran,” kata Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri yang dibincangi usai memberikan bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Asuhan Peduli Bangsa, Palembang, Senin (12/5).

Oleh karena itulah, katanya, setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang akan mendapatkan PKH, harus melalui rekomendasi Dinas Sosil, yang akan di verifikasi tenaga pendamping. “Idealnya setiap 250 Kepala Keluarga (KK),  ada satu pendamping yang melakukan verifikasi dan bagi yang sudah sejahtera akan dicoret,” ujarnya.

Untuk Sumsel sendiri, katanya, pada tahun ini, Kemensos memberikan PKH mencapai angka Rp 145 miliar. Kisaran pesertanya hampir mencapai 100 ribu RTSM, yang tersebar di 14 kabupaten/kota yang telah didata.

Secara nasional bebernya, kuota PKH tahun ini menjangkau 3,2 juta RTSM yang tersebar di 497 kabupaten/kota. Para penerima bantuan tersebut, akan didampingi sebanyak 14.432 operator, yang menyebar disetiap pelosok penerima bantuan yang telah ditetapkan. “Pendamping punya peran penting dalam penyelenggaraan ini,” katanya.

Ia memastikan, PKH merupakan salah satu program prioritas nasional. Diharapkan peneriman bantuan ini dapat menjalankan tugas karena ini termasuk bantuan tunai bersyarat. “Orang tua harus membawa anaknya ke sekolah, memeriksakan kesehatan ke posyandu, dan hal lain yang bermanfaat,” tegasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, angka kemiskinan dapat berkurang sehingga memperkecil statistic kemiskinan di provinsi dan Indonesia pada umumnya. “Hal ini sudah terbukti di Brazil yang berhasil menurunkan angka kemiskinan lewat PKH dan kita juga mengejar itu,” terang Salim.

Disinggung mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi akhir-akhir ini, Salim menegaskan, untuk semua perbuatan yang melanggar HAM. Apalagi dilakukan kepada anak kecil yang tak berdosa dan malah dilakukan di Lembaga Pendidikan harus dihukum mati.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan dan hukuman mati itu adalah perbuatan seadil-adilnya karena hal-hala seperti itu sangat memprihatinkan dan melanggar normative serta membuat kepercyaaan orang tua terhadap lembaga pendidikan dapat berkurang,” ungkap Salim.

Kepala Dinsos Sumsel, Apriyadi mengatakan, pihaknya mengaku Sumsel akan berupaya meminta alokasi tambahan untuk pendamping. Pasalnya, pendamping yang kini dinilai kesulitan menangani jumlah keluarga penerima meski diupah RP1,8 juta tiap bulan.

“Dari 404 orang pendamping harus menangani 91.664 keluarga harapan. Cukup kesulitan karena banyak. Nah, ini kita juga akan usulkan perubahan metode pemberian dana untuk daerah terpencil,” tukasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster