Dirikan Tugu Batas Tandingan, Banyuasin Klaim Wilayah Palembang,

 3,078 total views,  2 views today

 

Ilustrasi

Ilustrasin

BANYUASIN – Konflik perbatasan  antar daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), kembali memanas. Kali ini, antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, kini membangun tugu perbatasan tandingan.

Tugu perbatasan itu, dibangun di Tegal Binangun, tepatnya di Desa Kedukan, Kecamatan Mariana. Tugu perbatasan ini dibangun Pemkab Banyuasin, karena tugu perbatasan yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, tidak tepat.

“Dengan adanya tugu tandingan ini, secara tidak langsung kita tidak mengakui  letak batas wilayah sesuai tugu yang dibuat Pemkot Palembang” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Pemkab Banyuasin, Senenhar yang dibincangi di ruang kerjanya, Senin (12/5).

Dikatakan Senen, bila dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1988 tentang Pengembangan Perluasan Kota Palembang,  ada 12 Rukun Tetangga (RT) dari 15 RT di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, yang masuk wilayah Banyuasin. “Kalau berdasarkan PP tersebut, tugu yang dibangun Pemkot Palembang tersebut sudah masuk wilayah Banyuasin, lebih kurang satu kilometer (Km),” ucap Senen.

Senin menerangkan, perseteruan batas wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin tersebut telah berlangsung lama, dan belum juga terselesaikan sampai saat ini. Namun tegas Senen, Pemkab Banyuasin merujuk pada PP Nomor 23 tahun 1988. Dari PP tersebut jelas terang dia, 12 RT di Kelurahan Plaju Darat adalah wilayah Banyuasin.

Memang sebut Senen, warga disana tidak mau bergabung dengan Banyuasin walaupun sudah diberi solusi, akan dibuat kelurahan di kawasan tersebut.  “Namun kita tetap merujuk pada PP tersebut, tugu yang dibangun Pemkot Palembang tersebut sudah masuk wilayah Banyuasin,” ujarnya.

Agar persoalan ini tidak berlarut-larut menurut Senen, Wali Kota Palembang dan Bupati Banyuasin harus duduk satu meja untuk membahas persoalan tersebut. Jika ini berlarut-larut menurutnya, yang akan dirugikan adalah masyarakat.

“Untuk administrasi kependudukan memang tidak ada masalah, walau pun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan Pemkot Palembang. Sebab masih sama-sama warga Indonesia. Namun persoalan ini, tentu akan menghambat pembuatan sertifikat hak atas tanah di wilayah tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, tidak mau mengeluarkan sertifikat karena mereka berpatokan pada PP Nomor 23 tahun 1988,” tukasnya.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

Banyuasin Klaim Wilayah Palembang

*Dirikan Tugu Batas Tandingan

*12 RT di Plaju Darat Masuk Banyuasin

BANYUASIN, KS

Konflik perbatasan  antar daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), kembali memanas. Kali ini, antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, kini membangun tugu perbatasan tandingan.

Tugu perbatasan itu, dibangun di Tegal Binangun, tepatnya di Desa Kedukan, Kecamatan Mariana. Tugu perbatasan ini dibangun Pemkab Banyuasin, karena tugu perbatasan yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, tidak tepat.

 “Dengan adanya tugu tandingan ini, secara tidak langsung kita tidak mengakui  letak batas wilayah sesuai tugu yang dibuat Pemkot Palembang” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Pemkab Banyuasin, Senenhar yang dibincangi di ruang kerjanya, Senin (12/5).

Dikatakan Senen, bila dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1988 tentang Pengembangan Perluasan Kota Palembang,  ada 12 Rukun Tetangga (RT) dari 15 RT di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, yang masuk wilayah Banyuasin. “Kalau berdasarkan PP tersebut, tugu yang dibangun Pemkot Palembang tersebut sudah masuk wilayah Banyuasin, lebih kurang satu kilometer (Km),” ucap Senen.

Senin menerangkan, perseteruan batas wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin tersebut telah berlangsung lama, dan belum juga terselesaikan sampai saat ini. Namun tegas Senen, Pemkab Banyuasin merujuk pada PP Nomor 23 tahun 1988. Dari PP tersebut jelas terang dia, 12 RT di Kelurahan Plaju Darat adalah wilayah Banyuasin.

Memang sebut Senen, warga disana tidak mau bergabung dengan Banyuasin walaupun sudah diberi solusi, akan dibuat kelurahan di kawasan tersebut.  “Namun kita tetap merujuk pada PP tersebut, tugu yang dibangun Pemkot Palembang tersebut sudah masuk wilayah Banyuasin,” ujarnya.

Agar persoalan ini tidak berlarut-larut menurut Senen, Wali Kota Palembang dan Bupati Banyuasin harus duduk satu meja untuk membahas persoalan tersebut. Jika ini berlarut-larut menurutnya, yang akan dirugikan adalah masyarakat.

“Untuk administrasi kependudukan memang tidak ada masalah, walau pun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan Pemkot Palembang. Sebab masih sama-sama warga Indonesia. Namun persoalan ini, tentu akan menghambat pembuatan sertifikat hak atas tanah di wilayah tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, tidak mau mengeluarkan sertifikat karena mereka berpatokan pada PP Nomor 23 tahun 1988,” tukasnya.

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster