Urus SK Setor Rp 200 Ribu, Diduga Ada Pungli di BKD ?

 256 total views,  2 views today

 

ilustrasi

ilustrasi

TEBINGTINGGI – Kabar tak sedap beredar di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Empat Lawang. Berhembus isu, pungutan liar terjadi. Informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, untuk  mengurus Surat keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharuskan menyediakan “upeti” dengan jumlah tertentu.

Pungli ini dilakukan oleh oknum yang menamakan Kepala BKD Empat Lawang, Januarsah Hambali. Sumber koran ini menyebutkan, untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, wajib menyetor Rp 200 ribu kepada oknum tersebut.

Jika tidak, proses pengurusan SK akan dihambat dengan berbagai alasan. “Kami kecewa dengan pelayanan itu, kalau hanya sekedar pemberian secara pribadi, kami mau. Ini sudah dipatok wajib,” keluh salah satu PNS di lingkungan Pemkab Empat Lawang yang menolak identitasnya disebutkan, kemarin.

Dari pengakuannya, hampir semua PNS mengurus SK kenaikan pangkat diperlakukan sama. Ada patokan setoran ke BKD, agar proses pengurusan SK tidak dihambat. Makanya, dia berharap agar Kepala BKD bisa memberikan teguran ke jajarannya agar tidak mempengaruhi pelayanan publik.

Kepala BKD Kabupaten Empat Lawang, H Januarsah Hambali yang dikonfirmasi, geram. Ia pun menampik, memerintahkan atau menginstruksikan stafnya untuk menarik “setoran” bagi semua PNS yang akan mengurus berkas di BKD.

Itu juga tegasnya, berlaku untuk pengurusan kenaikan pangkat PNS. “Saya sudah terima laporan itu, oknum PNS bersangkutan sudah kita pindahkan ke  bidang lain,” tegas Januarsah, kemarin.

Dia menyayangkan adanya dugaan pungli, yang telah mencoreng intansi BKD. Apalagi dalam informasi namanya ikut dicatut. Ia memastikan, akan  menyelidiki dahulu apa sebenarnya yang terjadi.

Jangan sampai kata Juarsah, hanya laporan sepihak, lalu memberikan sanksi padahal belum tahu kebenarannya seperti apa dilapangan. Selain itu, kata Januarsah, ia berharap agar PNS atau masyarakat yang mendapati permasalahan di BKD, bisa melapor langsung.

“Jangan ada kesan bicara dibelakang, terutama kepada para PNS kalau memang ada indikasi pungli harusnya langsung lapor ke kepala BKD.  Selama ini tidak ada yang melapor. Kalau memang ada pelayanan BKD yang tidak sesuai, silakkan lapor langsung ke saya,” tukansya.

TEKS           : SAUKANI

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster