Dana Kapititasi Rentan Disalahgunakan

 367 total views,  4 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Sejak di launching 31 Desember 2013 lalu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah membayarkan dana kapitasi sebesar Rp 16 miliar untuk wilayah Divisi Regional III Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Kepala BPJS Kesehatan Divre III Sumbagsel, Handaryo mengatakan, sejak 9 Mei lalu, dana kapitasi tersebut, langsung diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas. Sebab itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk bendahara kapitasi puskesmas. Selama ini dana kapitasi kepada puskesmas, diberikan oleh BPJS Kesehatan melalui rumah sakit.

“Biaya kapitasi adalah biaya yang digunakan untuk meningkatakan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, berdasarkan peserta BPJS yang terdaftar,” kata Handaryo belum lama ini.

Menurut Handaryo, berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah, diharuskan seluruh puskesmas memiliki bendahara untuk mengelola dana tersebut dan harus digunakan sebaik-baiknya, sebab rawan penyalahgunaan.

“Dengan JKN ini, kami ingin sistem kesehatan yang ada di tanah air ini semakin baik. Dana kapitasi tersebut ditingkat puskesmas banyak menimbulkan korupsi, maka harus ada pengawasan dari BPK yang diamanahkan oleh presiden untuk mengawasi hal ini. Jika dilaksanakan sebaik-baiknya maka akan aman dari segala penyalahgunaan,” ujarnya.

Handaryo menyebutkan, saat ini di wilayah BPJS Divre III baru Kabupaten Banyuasin dan OKU saja yang memiliki bendahara dana kapitasi, di seluruh puskesmasnya. Sebutnya, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar di puskesmas.

Dana kapitasi ini dibayarkan langsung oleh BPJS kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada puskesmas. “Kami mengharapkan dana kapitasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pasien. Ini memang rentan penyalahgunaan, namun jika dikelola dengan benar maka hal demikian tidak akan terjadi,” ujarnya.

Handaryo menjelaskan, mekanismenya guna mendapatkan dana kapitasi tersebut, kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi tahun berjalan kepada kepala dinas kesehatan setempat, dengan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran JKN sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

“Dana kapitasi JKN tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sekurang- kurangnya 60 persen, dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Handaryo menambahkan, FKTP secara nasional yang sudah memiliki fasilitas online ada ada sekitar 7.000, sementara di wilayah Divre III dari 1.200 FKTP yang ada sekitar 600 yang sudah memiliki fasilitas online dan dari jumlah tersebut baru 300 yang menggunakannya.

“Rata-rata yang sudah memiliki fasilitas online ini adalah FKTP yang berada diwilayah perkotaan, karena ini membutuhkan jaringan internet. Fasilitas online yang ada di FKTP ini bermanfaat untuk data peserta BPJS, untuk mengakses pelayanan yang diberikan, untuk akses rujukan dan pelaporan kepada dinas keehatan setempat dan BPJS Divre III,” tukasnya.

 

TEKS             : ALAM TRIE PUTERA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster