Terkait Pelayanan Publik, Masyarakat Masih Jadi Objek

34 total views, 3 views today

Ilustrasi Pelayanan Publik | Ist

Ilustrasi Pelayanan Publik | Ist

PALEMBANG –  “Ku duduk bersama tiga puluh orang,  kipas-kipas kita semua kepanasan. Keringatanpun mulai bercucuran. Dimana, ah ah…petugas kelurahan”.  Lagu parodi ini, cukup popular di kalangan masyarakat Indonesia. Lagu yang di populerkan kelompok pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja , saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, beberapa waktu lalu menjadi salah satu kritik buruknya pelayanan publik di Indonesia.

Di Sumsel ternyata,  kondisinya juga tidak berbeda jauh. Banyak warga, yang mengeluhkan masih buruknya pelayanan publik. Beberapa fasilitas publik di Palembang saja, sebagai ibukota provinsi masih jauh dikatakan baik. Walau ada usaha dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, untuk meningkatkan pelayanan publik namun pantauan Kabar Sumatera, masih banyak fasilitas publik yang buruk.

Saluran drainase misalnya, banyak saluran air dan anak sungai yang tidak terawat misalnya di kawasan Kelurahan 10 Ulu. Belum lagi, saluran air yang (sengaja) ditimbun oleh rumah toko (ruko), perumahan dan lainnya. Akibatnya setiap musim penghujan datang maka banjir pun melanda hampir di setiap sudut kota.

Tak hanya fasilitas publik, pelayanan publik seperti pengurusan perizinan, dan kependudukan juga masih dikeluhkan. Komisi Ombudsman Indonesia Bidang Pencegahan,  Kartini Istiqomah, tak memungkiri itu.

Menurutnya, pelayanan yang baik dan benar dari penyelenggara publik belum maksimal padahal itu hak dasar masyarakat. Keluhan dan permasalahan pelayanan publik selama ini menurutnya, masih menunjukkan kuatnya dominasi birokrasi dalam praktik pelayanan publik.

“ Kalangan birokrasi, masing menganggap sebagai subjek. Sementara masyarakat hanya menjadi objek, itu bisa dilihat dengan kecenderungan kalangan birokrasi yang tidak melayani tetapi minta dilayani. Kemudian tidak ada tolak ukur, pemberian pelayanan publik,” kata Kartini yang dibincangi usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Hotel Arista, Palembang, beberapa waktu lalu.

Selama ini sambungnya, walaupun pelayanan publik menjadi hak dasar masyarakat namun masyarakat kebanyakan belum tahu, bagaimana cara mengadukan permasalahan layanan publik yang mereka alami.

“Adanya ombudsman ini, maka masyarakat dapat mengadukannya ke Ombudsman, tetapi harus mengadukan dulu ke lembaga pemberi layanan publik tersebut. Jika masih tidak ditanggapi, maka laporkan saja langsung ke Ombudsman,” ungkap Kartini.

Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik, kemudian jika pelapor ingin identitasnya dirahasiakan, Ombudsman bisa merahasiakannya asalkan laporan tersebut harus lengkap dan fakta disertai identitas yang lengkap.

“Laporan ini bisa diajukan ke perwakilan Ombudsman di daerah, kalau di Palembang sendiri kantornya ada di Jalan Bidar, Kampus, Palembang. Kami selalu bersedia melayani warga yang ingin menyampaikan laporan terkait dengan pelayanan publik,”  tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com