PTSP Sumsel Stagnan

 218 total views,  2 views today

izin-usaha

PALEMBANG – Wewenang layanan perizinan yang didapati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, masih mandeg. Pasalnya, sejak 2010 lalu, Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumsel masih stagnan dengan 48 izin/non izin yang dijalankan lembaga dari Badan Promosi, Perizinan, dan Penanaman Modal (BP3MD) Sumsel itu.

Padahal, berdasarkan data yang ada, sedikitnya 25 jenis perizinan untuk investasi yang selama ini tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat masuk dalam sistem PTSP. Salah satu perizinan yang tidak melalui PTSP adalah izin untuk penanaman modal di sektor tambang di mana masih harus melalui SKPD terkait.

Kepala BP3MD Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, jumlah itu memang tak berubah sejak 2010 lalu. Untuk itu harus segera dilaukan progress pelimpahan wewenang agar jumlah perizinan dapat satu didalam PTSP. Dengan begitu, birokrasi perizinan menjadi lebih ramping.

“Sedangkan perizinan lainnya tercatat sebanyak 318 perizinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, dan 109 perizinan berasal dari Pemerintah Kota di Sumsel,” terang Nasrun dalam Rakor Penyelenggaraan PTSP,  Kamis (8/5).

Menurutnya, kemudahan perizinan sendiri menjadi indikator meningkatnya investasi yang masuk. “Salah satu cara untuk meningkatkan iklim itu yakni bagaimana cara melayani investor. Apalagi menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif itu tidaklah mudah,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, investasi yang masuk di Sumsel terealisasi sekitar Rp1 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Dimana yang berasal dari investor dalam negeri senilai Rp 617,66 miliar. Sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat sekitar Rp 500 Miliar.

Walaupun demikian, PMA lebih banyak merealisasikan investasi di mana tercatat 21 perusahaan sudah menanamkan modalnya di Sumsel. Dari kegiatan itu, tenaga kerja yang terserap sebanyak 130 tenaga kerja asing (TKA) dan 3.724 tenaga kerja Indonesia (TKI). Sedangkan untuk investasi yang berasal dari PMDN, tercatat sebanyak 8 perusahaan yang berinvestasi di provinsi itu dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 28 TKA dan 3.839 TKI.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemendagri, W Sigit Pudjianto mengatakan, pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP merupakan salah satu dari 8 aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Pemda pada 2014. “Adanya PTSP ini memiliki manfaat tersendiri baik bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah,” tegasnya.

Ia mengakui penerbitan izin dan non izin masih belum optimal lantaran masih banyaknya perda yang belum di reformasi, dan masih ada lembaga PTSP yang dibebani target PAD.

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster