7 SKPD Mendapatkan Sorotan, Pelayanan Publik Harus Dibenahi

10 total views, 3 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menilai, pelayanan publik di Sumsel masih harus dibenahi. Sebab hasil evaluasi Ombudsman, ada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, yang pelayanan publiknya mendapatkan sorotan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Indra Zuardi menyebut,  ketujuh SKPD yang pelayanan publiknya harus dibenahi adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pendidikan (Disdik).

“Pembenahan yang harus dilakukan meliputi pelayanan publik, tingkat keramahan, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) nya,” kata Indra  usai menggelar rapat evaluasi dengan Asisten I Bidang Pemerintahan di Pemprov Sumsel, Kamis (8/5).

Indra menyebut, laporan observasi ini didapat dari seluruh laporan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. “Memang hampir rata-rata di setiap provinsi, mengalami hal yang sama untuk dimasing-masing SKPD ini. Kita harapkan masing-masing dari mereka, segera melakukan pembenahan secepatnya,” ujarnya.

Menurutnya, hasil observasi ini terkait pelayanan publik, penilaian ini bukan sebagai ajang salah dan benar. Mengingat akan terus dilakukan secara rutin. “Kebetulan kita akan menyambut hari Pelayanan Publik Nasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei mendatang,” lanjutnya.

Ia menilai, SKPD tersebut banyak dilaporkan terkait minimnya kelengkapan informasi serta keramahan SDM yang ada di dalamnya. Menurutnya, laporan pelayanan publik yang didapat sangat mendasar dan sederhana namun diindahkan.

“Jika ingin mendapatkan pelayanan, masyarakat kesulitan. Misalnya tidak ada plang info, rute alur mekanisme dalam masyarakat beriteraksi mengurus kepetingan disuatu dinas tententu. Bisa juga SDM yang memberikan pengarahan tidak ramah,” papar dia.

Ombudsman mencatat, hingga Januari -Mei ini, sebanyak 87 pengaduan dan laporan terkait pelayanan publik. Dari jumlah tersebut 53 laporan lainnya telah selesai, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman mengaku rapat tersebut digelar menindaklanjuti surat dari Ombudsman dan perintah gubernur, untuk ditindaklanjuti dan segera melaporkan hasil observasi dari Ombudsman.

“Evaluasi ini merupakan ajang untuk memperbaiki kinerja dan apa yang menjadi kekurangan dapat segera diperbaiki. SKPD diharapakan dapat segelara melaporkan, jika ada kendala dan sesegera mungkin melakukan perbaikan yang lebih baik kedepan,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel, Tanda Subagio. Ia mendukung secara penuh upaya Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada Sekda Sumsel untuk memberikan sanksi kepada SKPD yang masih juga membandel.

“SKPD itu wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga siap melakukan evaluasi dengan menghadirkan Sekjen ORI untuk mengkoordnasikan hal ini,” katanya.

Menurutnya, laporan belum optimalnya pelayanan publik pun terjadi di daerah lain, tidak hanya di Sumsel. Untuk itu, pihaknya sendiri, segera menggalakkan semacam Pendidikan Latihan (Diklat) Pelayanan Prima. “Tujuannya sama. Agar memahami tata cara SDM tersebut melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan,”  tukasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com