Giliran Banyuasin Dituntut Rekap Ulang

 279 total views,  2 views today

Gerakan Peduli Pemilu Bersih (GP2B) saat berunjuk rasa di kantor KPU Sumsel. Mendesak Dilakukanya Rekap Ulang Suara di kabupaten Banyuasin.

PALEMBANG – Rekomendasi Bawaslu RI agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel merekapitulasi ulang suara di Kabupaten Musi Rawas (Mura), berdampak luas. Rabu (7/5/2014) siang, puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Pemilu Bersih (GP2B), mendesak KPU Sumsel merekapitulasi ulang suara kabupaten Banyuasin, karena dinilai banyak kecurangan.

Desakan ini disuarakan GP2B saat berunjuk rasa di kantor KPU Sumsel. Dalam orasinya Koordinator aksi (Korak) Rubi Indiarta mengatakan, pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) di kabupaten Banyuasin carut marut.

Mereka menilai, KPU dan Bawaslu tidak bisa menjalankan aturan secara tegas, serta pengawasan proses pemilu masih lemah. “Kami meminta dilakukan hitung ulang hasil rekapitulasi suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten di Banyuasin karena disinyalir banyak terjadi penggelembungan suara,” kata Rubi.

Salah satu contoh kasus di kabupaten Banyuasin kata Rubi, persoalan DPT di beberapa Dapil banyak terjadi simpang siur sehingga peserta pemilu banyak yang bingung dalam menentukan kursi.

“Seperti di Dapil 1 Banyuasin, ada salah satu parpol yang mencapai 13.107 suara, yang telah mengklaim mendapatkan 2 kursi padahal secara perhitungan BPP hanya mendapat satu kursi,” bebernya.

Terkait persoalan ini, pihaknya juga meminta KPU Banyuasin segera mengklarifikasi kebenaran klaim tersebut, agar tidak menambah persoalan kedepan. “Kalau memang Komisioner KPU Banyuasin tidak profesional dalam bekerja, kami meminta KPU Sumsel mengambil alih tugas mereka,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Sumsel Aspahani menuturkan, pelaksanaan rekapitulasi ulang hanya bisa dilakukan jika ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel maupun Bawaslu RI, tetapi rekomendasi itu juga harus memiliki data pembanding yang kuat.  “Kalau itu ada (data pembanding,red) dan ada rekomendasi baik dari Bawaslu Sumsel maupun Bawaslu RI, maka akan kita lakukan (rekap ulang, red),” ujarnya.

Selain rekomendasi Bawaslu kata Aspahani, yang bisa membuat dilakukannya rekapitulasi ulang adalah ada keputusan mahkamah konstitusi (MK). Keputusan MK merupakan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan rekap suara ulang.  “Sebagai penyelenggara pemilu, kami juga harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggelar rekapitulasi ulang,” tegasnya.

Usai diterima Ketua KPU Sumsel Aspahani, puluhan massa GP2B membubarkan diri secara damai. Pantauan koran ini, aksi massa berlangsung damai dan dalam pengamanan ketat aparat kepolisian, pengunjuk rasa hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan gerbang KPU Sumsel, aparat kepolisian tidak memperkenankan mereka memasuki areal gedung penyelenggara pemilu tersebut.

 

TEKS            : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster