Bupati OKI Dinilai Melanggar, Pantai Timur Kembali Memanas

 710 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Polemik pemekaran Pantai Timur, menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berlanjut. Karena dinilai tidak menyetujui pemekaran, DPRD Kabupaten OKI, mengusulkan hak angket.

Ketua DPRD Kabupaten OKI, Yusuf Mekki didampingi  Ketua Komisi III, H Ilyas Panji Alam menyebut, hak angket tersebut adalah salah satu hak yang dimiliki dewan seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) guna menyelidiki sesuatu yang dinilai penting.

Hak angket tersebut terang Yusuf, disampaikan karena Bupati OKI, Iskandar dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Pantai Timur.  “Sudah ada 14 anggota DPRD OKI, dari enam fraksi yang setuju dibentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket,” kata Yusuf, Rabu (7/5/2014).

Jika nantinya pansus tersebut disetujui dibentuk maka jelasnya, pansus akan diberikan kewenangan untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran yang dilakukan orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk tersebut dalam pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

“Jika hasil penyelidikan ada ditemukan pelanggaran yang mengarah pidana, maka diteruskan ke kepolisian. Sementara jika hasil penyelidikan, pelanggaran itu sifatnya penyalahgunaan wewenang maka DPRD OKI akan merekomendasikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan sanksi kepada Bupati OKI,” ucapnya.

Hal senada dikatakan anggota DPRD OKI, Abdiyanto H Fikri. Menurutnya, hak angket disampaikan untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan Bupati OKI, Iskandar.

Pelanggaran dimaksud kata Abdiyanto, adalah tidak diperjuangkannya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang sudah disetujui Bupati OKI periode sebelumnya, DPRD OKI, DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel.

“Hak angket ini, akan disampaikan pada rapat paripurna, Senin (12/5/2014) mendatang. Dalam rapat itu, akan diusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus). Usulan hak angket ini, sudah sampai di Badan Musyawarah (Banmus),” kata Abdiyanto.

Hak angket tersebut jelas Abdiyanto, adalah hak anggota dewan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1954 tentang Hak Angket. “Pembentukan pansus untuk hak angket ini saya kira, sangat penting. Sebab Bupati OKI, secara tidak langsung tidak mengakui hasil kajian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menilai Pantai Timur layak dimekarkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemekaran Pantai Timur yang terpisah dari Kabupaten OKI, menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat dari tiga kecamatan di Kabupaten OKI yakni Pangkalan Lampan, Sungai Menang dan Air Sugihan, menolak bergabung dengan Pantai Timur.

Penolakan itu disampaikan mereka, saat rapat terbatas di Hotel Princes, Palembang, Kamis (1/4) lalu. Turmudi, salah satu penggagas pertemuan  tersebut menyebut masyarakat Pantai Timur harus berpikir rasional untuk pemekaran.

“Kita bukan menolak pemekaran, namun tunggu sampai siap. Jika pemekaran sekarang, artinya perbaikan infrastruktur di Pantai Timur baru akan dilakukan 10 tahun lagi. Sebab selama 10 tahun,  anggaran yang ada tentu masih fokus untuk pembentukan pemerintahan,” jelas Turmudi.

Sementara itu tokoh pemuda Kecamatan  Air Sugihan, Budiman menyebut pada dasarnya masyarakat di tiga kecamatan tersebut sepakat untuk dilaksanakan pemekaran. Namun menurut Sudirman, pemekaran itu tidak sekarang. “Saat ini, kita belum siap untuk pemekaran. Persoalannya, mulai dari infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya belum siap,” kata Sudirman.

Sebelumnya,  tokoh masyarakat Pantai Timur, Pely Yusuf, menepis adanya penolakan dari masyarakat sejumlah kecamatan untuk pemekaran tersebut. Ia yakin, masyarakat akan mendukung pemekaran sebab masyarakat akan dimudahkan, untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dan pemerintahan.

Menurut Pely, masyarakat di Pantai Timur banyak yang tinggal di daerah perairan. Selama ini, masyarakat kesulitan untuk mengurus berbagai administrasi karena jarak ke ibu kota kabupaten di Kayuagung, yang jauh.  “Dengan pemekaran tersebut, maka rentang birokrasi akan dipangkas. Dengan begitu, konsentrasi dalam pembangunan daerah bisa terlaksana,” tegasnya seraya menepis adanya isu kalau limas desa menolak adanya pemekaran.

Pemekaran Pantai Timur sendiri, sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD OKI, DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel. Persetujuan itu disampaikan pada 1 Mei 2013 lalu.  Persetujuan itu diberikan setelah hasil kajian Komisi I DPRD Sumsel menilai, Pantai Timur sudah memenuhi syarat sesuai UU No 32 tahun 2004 dan PP 78 tahun 2007.

Kabupaten ini rencananya mencakup lima kecamatan, 91 desa dan satu kelurahan. Lima kecamatan tersebut mencakup Kecamatan Pangkalan Lampan, Kecamatan Selapan, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Cengal dan Kecamatan Air Sugihan dengan calon ibukota di Tulung Selapan.

 

TEKS        : DONY APRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster