Terkait Pemekaran Pantai Timur, Warga Pangkalan Lampam tolak berpisah dari OKI

 722 total views,  2 views today

peta-sumsel

Ilustrasi | Dok KS

KAYUAGUNG – Pro dan kontra pemekaran wilayah Pantai Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari kabupaten induk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus bergulir. Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lampam, yang ikut dalam usulan pemekaran juga terkesan enggan berpisah dari Kabupaten OKI.

Hal ini diutarakan tokoh masyarakat Pangkalan Lampam, Sawiran, Selasa (6/5). Menurut Sawiran, melihat dari kondisi yang ada saat ini, pemekaran wilayah Pantai Timur dirasa belum tepat.

Alasannya, masyarakat ingin merasakan program pembangunan OKI dari desa yang menjadi jargon Bupati OKI, Iskandar SE saat Pilkada lalu. “Saat Pilkada lalu, masyarakat Kecamatan Pangkalan Lampam sangat mendukung Iskandar, menjadi bupati. Nah sekarang ia terpilih, jadi kami sangat ingin merasakan realisasi janji-janji Iskandar membangun OKI dari desa,” kata Sawiran kepada wartawan.

Pada dasarnya, kata Sawiran, masyarakat ingin sekali merasakan pembangunan OKI dari desa, sehingga masyarakat khususnya Kecamatan Pangkalan Lampam belum ingin wilayahnya berpisah dari Kabupaten OKI.

“Pak bupati baru beberapa bulan menjabat, kami belum sedikitpun merasakan apa yang menjadi program pak Iskandar. Mungkin jika menunggu dua atau tiga tahun kedepan akan ada pembangunan di daerah kami, terutama masalah infrastruktur, itu yang ingin kami rasakan,” bebernya.

Sebagai pendukung Iskandar, masyarakat Kecamatan Pangkalan Lampam yang terdiri dari belasan desa ingin sekali melihat kemajuan di wilayahnya dengan memberikan kesempatan Bupati OKI melakukan pembangunan.

“Kami juga merasa tuntutan pendemo beberapa hari lalu yang menuntut Pak Iskandar mundur dari jabatan Bupati OKI sangat berlebihan. Pak Iskandar menjadi pemimpin karena dipilih masyarakat banyak, tapi hanya beberapa orang yang menuntut mundur, jadi kami rasa hal itu terlalu berlebihan,” ujarnya.

Senada diutarakan masyarakat Tulung Selapan, Paisal, yang menyatakan pemekaran Pantai Timur hanya diinginkan beberapa orang yang memiliki kepentingan. “Masyarakat Air Sugihan, Pangkalan Lampam, Sungai Menang, Cengal dan sebagian di Tulung Selapan sebenarnya enggan berpisah dari Kabupaten OKI, tapi beberapa orang memaksakan ingin menjadi bagian dari kabupaten baru,” ujarnya.

Intinya, kata dia, masyarakat sangat mendambakan adanya pembangunan infrastruktur, bukan pemekaran yang menjadi kepentingan sekelompok orang.  “Apapun nantinya yang dilakukan Bupati OKI, kami sepenuhnya mendukung. Karena saat ini Iskandar, masih akan mengkaji lagi adanya pemekaran wilayah tersebut,” tukasnya.

Sekedar mengingatkan, pada Jumat (2/5), ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat Pantai Timur melakukan aksi di Kantor Bupati dan DPRD OKI. Masyarakat menuntut Bupati OKI, Iskandar SE agar rela melepaskan Pantai Timur menjadi kabupaten baru, mengingat belakangan Bupati OKI belum menandatangani rekomendasi pemekaran Pantai Timur tersebut.

Padahal, selangkah lagi Pantai Timur akan mekar tinggal menunggu rekomendasi bupati, karena wilayah Pantai Timur dengan luas 11.866.98 km dan dihuni penduduk 214.211 jiwa, berdasarkan hasil kajian Mendagri, Pantai Timur sudah layak jadi kabupaten baru.

Tomi Alfaedison, warga Tulung Selapan mengatakan, bahwa hasil observasi bahwa Pantai Timur sudah layak untuk dimekarkan. Sebelumnya berkas sudah disampaikan ke pusat, walaupun tidak ada rekomendasi dari Bupati Iskandar, Pantai Timur tetap akan dibahas dalam Undang-Undang DOP.  “Karena tidak ada persetujuan bupati, kami takutkan akan jadi hambatan nantinya,” ungkapnya.

Terkait Bupati yang belum menandatangani rekomendasi pemekaran itu, Sekda OKI, H Husin SPd mengatakan, hal itu dikarenakan pertimbangan surat edaran dari presiden bahwa semua daerah yang akan masuk dalam DOP harus dikaji kembali.

“Walaupun demikian undang-undang DOP itu tetap dibahas di DPR RI, sudah saya sampaikan kepada bupati, bahwa gubernur, DPR kabupaten dan provinsi sudah menandatangani surat rekomendasi pemekaran, tinggal Bupati OKI yang belum, menurut bupati akan dipelajari dulu,” terang Sekda.

 

TEKS  : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster