Sistem Pencalegan Harus Dievaluasi

 255 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – Sistem perekrutan calon anggota dewan yang sekarang berlaku, cukup memberatkan pengurus partai politik. Pasalnya, saat pemilihan anggota legislatif (caleg), semua calon mempunyai kesempatan yang sama untuk menang tanpa membedakan apakah mereka pengurus partai atau pendatang baru.

“Bukannya kita tidak setuju dengan sistem suara terbanyak yang sekarang diterapkan pemerintah, tetapi sistem ini harus lebih disempurnakan lagi, sehingga pengurus partai mendapatkan sekala prioritas untuk menjadi dewan,” kata Ketua DPC Gerindra Sumsel, Sri Wahyuni belum lama ini.

Dengan sistim saat ini menurut Sri, pengabdian maupun posisi pengurus partai tidak ada nilai tambahnya sama sekali. Apalagi kalau pengurus tersebut tidak mempunyai banyak dana. Bagi Sri, sistim saat ini sama saja menjadikan uang sebagai raja. Sebab terang dia, siapa yang punya banyak uang maka ia bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan.

“Sementara pengurus partai yang tidak mempunyai uang, maka selamanya akan menjadi pengadi dan kecil kemungkinan bisa menjadi wakil partai untuk duduk di legilatif,” ungkap Sri.

Pernyataan yang sama dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang, M Adianysah. Menurutnya sistem perekrutan anggota dewan harus dievaluasi lagi, sehingga wakil rakyat terpilih, adalah orang-orang yang memang mempunyai kualitas dan telah siap untuk menjadi wakil rakyat.

”Untuk mekanismenya kita serahkan kepada pemerintah, apakah akan dikembalikan kepada nomor urut, atau jumlah partai peserta pemilu diperbanyak. Sehingga persaingan akan lebih ketat dan pelung untuk terjadinya politik uang semakin kecil,” ujarnya.

Karena menurutnya, pemilu legislatif 9 April lalu, syarat dengan politik uang dan transaksi suara. Sehingga orang-orang yang mempunyai banyak uang, lebih berpeluang untuk terpilih dari pada orang yang telah banyak mengabdi untuk partai maupun masyarakat.

Terpisah, Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi menyebut Pemilu 2014 paling brutal dan menjijikkan. Dia mengaku, sudah mendatangi berbagai daerah pemilihan (dapil) dan mewawancarai puluhan calon anggota legislatif (caleg), umumnya mereka melakukan politik uang.   “Baik caleg baru maupun incumbent, semua mengakui adanya money politics,” ungkap Burhanudin, Senin (5/5/2014).

Burhanudin pun menanyakan, mengapa hal tersebut tidak bisa dideteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, secara empiris, sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia justru membuka peluang politik uang.

Burhanudin menambahkan, dalam sistem kelembagaan politik di mana satu dapil memiliki banyak kursi, membuat peluang politik uang semakin besar. Sebab, ada partai yang mengharapkan kursi sisa di dapil tersebut dengan cara memberi sejumlah uang ke dapil yang memiliki banyak kursi.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster