Mengawal Kasus Century

 248 total views,  2 views today

DARI  hari ke hari  perkembangan pengusutan kasus Bank Century terus bergulir.  Kini hal itu telah memasuki babak baru karena semua dari mereka yang diduga terlibat baik sebagai tersangka maupun sebagai saki mulai diminta keterangannya satu persatu.

Berkaitan dengan hal itu anggota Tim Pengawas Rekomendasi DPR atas Kasus Bank Century,  Bambang Soesatyo, memperkirakan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono akan mengatakan yang bertanggung jawab dalam kasus itu bailout bank itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Hal itu dikatakan Bambang terkait rencana kesaksian Boediono pada tanggal 9 Mei mendatang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  “Saya menduga kesaksian Boediono tidak akan berbeda dengan Sri Mulyani Indrawati,” kata Bambang, Jakarta, Senin (5/5/2014) kemarin.

Dia memperkirakan Boediono akan mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan FPJP Rp689 miliar dan bailout Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. “Meski dilakukan dengan melanggar aturan dan penuh manipulasi serta menurut BPK akibat kebijakan itu negara telah dirugikan Rp7,4 triliun,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Kita seluruh rakyat Indonesia mengharapkan agar penuntasan kasus tersebut benar-benar dilakukan. Sebab negara sangat dirugikan dalam jumlah amat besar. Banyak pihak mellihat kebiijakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu menguntungkan orang lain.

Mereka yang diuntungkan yakni pemilik bank dan nasabah besar seperti Boedi Sampoerna, beberapa BUMN besar dan Yayasan BI sendiri yang seharusnya tidak berhak melakukan penarikan dana melebihi ketentuan yaitu Rp2 miliar. Serta menguntungkan diri sendiri, yaitu upaya membersihkan diri sendiri dari jeratan hukum dengan mengembalikan dana FPJP dari kantong LPS sebesar Rp689 miliar ke BI yang diketahui dicairkan secara tidak sah dan melanggar hukum.

Kita kasus ini tak tuntas, makin menjadikan preseden buruk terhadap penegakan hukum kita. Apalagi banyak di antara kita yang mensinyalir kalau hal itu tidak dituntas berarti menyiratkan bahwa penegakan hukum kita pandang bulu. Sebab seharusnya siapapun yang bersalah dalam kasus itu baik menteri,  wakil presiden atau presiden sekalipun harus dijatuhi hukuman yang sepadan. Kemudian keuangan negara yang mereka rampok untuk memperkaya diri seharusnya disita dan dikembalikan kepada negara. Semoga penegak hukum tak pernah gentar menuntaskan semuanya. Dan bertindak seadil-adilnya. (Sarono P Sasmito)

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster