Bantuan Hukum Gratis Ditiadakan

 243 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

MUARAENIM – Sejak tahun 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Bantuan hukum gratis ini, dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muaraenim.

Untuk tahun ini, program tersebut tidak dilaksanakan kembali. Hal itu menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Muaraenim, Wulandari, disebabkan petunjuk pelaksanan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemberian hukum gratis belum juga keluar.

Selain itu kata Wulandari, Undang-Unda ng (UU) Nomor 16 tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum Gratis, mensyaratkan setiap daerah yang memberikan pelayanan bantuan hukum gratis, harus menerbitkan peraturan daerah (Perda).

“Sementara Muaraenim sendiri, belum memiliki Perda yang mengantur pemberian bantuan hukum gratis ini.  Sehingga program tersebut untuk tahun ini, kita tiadakan. Jika juklak dan juknis nya sudah keluar, maka program tersebut akan kita laksanakan kembali,” terang Wulandari ketika dibincangi, Senin (5/5).

“Program ini, sempat kita anggarkan di APBD Muaraenim 2010. Sementara di APBD 2011, sempat kita anggarkan namun tidak bisa direalisasikan karena keluarnya UU Nomor 16 tahun 2011 tersebut,” bebernya.

Wulandari menyebut, pemkab menyadari keberadaan bantuan hukum gratis itu sangat penting bagi masyarakat. Hanya saja menurutnya, karena payung hukum yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan hukum gratis itu tidak ada, sehingga Bagian Hukum tidak bisa berbuat banyak.

Bagian Hukum pun tegasnya, tidak berani menganggarkan dana untuk program tersebut sampai mekanisme dan aturan pemberian bantuan hukum gratis tersebut benar-benar jelas. “Sebelumnya pelaksanaan bantuan hukum gratis, dasar hukumnya hanya Surat Keputusan (SK) Bupati Muaraenim Nomor 180/KPTS/III/2009. Namun UU mensyaratkan, harus ada perda sehingga program itu hanya sempat dianggarkan dua tahun anggaran saja yakni 2009 dan 2010,” tegasnya.

Kapan program tersebut, akan kembali dilaksanakan ? Wulandari, belum bisa memastikannya. Pasalnya ucap dia, Bagian Hukum masih menunggu juklak dan juknis pelaksanaan program tersebut dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara itu, Asisten I Pemkab Muaraenim,  Bulgani Hasan mengaku belum mengetahui jika program bantuan hukum gratis untuk sementara ditiadakan. “Saya malah belum mengetahui sama sekali, apalagi sejak 2011 program tersebut sudah ditiadakan,” tukasnya.

 

TEKS           : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster