Ilustrasi | Ist

Fenomena Jurnalis Kontrak

 118 total views,  2 views today

jurnalistik

BERKAITAN dengan peringatan Hari Buruh Sedunia dua hari lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang memperingati juga menggelar aksi massa bersama elemen progresif untuk mengusung sejumlah tuntutan, seperti tolak status jurnalis kontrak.

“Sampai kini nasib jurnalis di Indonesia masih memprihatinkan karena mayoritas berstatus kontrak sehingga jauh dari kesejahteraan,” kata Ketua AJI Palembang Darwin Syarkowi. Bertepatan dengan Mayday, menurut dia, menjadi momentum tepat untuk menuntut kepada perusahaan media agar menyamakan status karyawan jurnalis menjadi pekerja tetap. Menurut dia selama ini, masih banyak status jurnalis yang tidak jelas, terutama yang bekerja di perusahaan-perusahaan media nasional dengan status kontributor.

Padahal jurnalis merupakan ujung tombak perusahaan media yang seharusnya menjadi aset yang mahal, tetapi saat ini justru status karyawan pun tidak jelas. Melihat kondisi tersebut kita juga melihat secara nasional masih banyak wartawan yang kerja dengan system dikontrak. Kita sependapat dengan AJI menuntut stop status kontrak jurnalis dan samakan menjadi karyawan tetap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Apalagi untuk merealisasikan tuntutan tersebut selain melakukan aksi, AJI Indonesia juga telah bertemu langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi IX DPR RI terkait dengan memperjuangkan kesejahteraan jurnalis.

Kita mengharapkan bukan hanya AJI secara nasional telah menghimpun dan melaporkan status seluruh anggota organisasi profesi tersebut ke Kementerian Tenaga Kerja untuk memperjuangkan secara sistematis kesejahteraan jurnalis, baik yang tercatat sebagai pekerja tetap maupun kontrak. Kita harapkan organisasi wartawan lainnya seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga melakukan hal yang sama.

Apalagi dalam konteks perjuangan buruh kita melihat aksi bersama organisasi buruh Kasbi, LMND elemen progresif lainnya tersebut menyampaikan tuntutan jurnalis harus sejahtera, penuhi hak-hak jurnalis perempuan, bersatu melawan outsourcing dan lawan “union busting”.

Sebab pada hakikatnya profesi jurnalis sama mulainya dengan profesi-profesi yang lain seperti dokter, guru pengacara dan lain-lainnya. Untuk itu memang diperlukan musyawarah dan penyatuan komitmen antara para jurnalis dan perusahaan tempat mereka bekerja. Prinsip yang diambil sebagai solusinya tentu yang sama-sama menguntungkan. Dengan demikian perusahaan tempat jurnalis bekerja maju dan berkembang sedangkan kesejahteraan wartawannya juga terus meningkat. Kita berharap kondisi seperti itu benar-benar dapat diwujudkan. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster