Banyak PNS Tak Netral di OKI

 128 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Kementrian Politik Hukum dan Kemanan (Kemenpolhukam) kemarin (2/5) mengevaluasi jalannya pemilu legislatif (pileg) dan persiapan pemilihan presiden (pilpres) mendatang, dalam evaluasi tersebut Kemenpolhukam yang diwakili oleh Brijen TNI Wardiyono sangat menyayangkan masih ada intimidasi dalam pelaksanaan pileg di OKI terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah salah satunya para camat.

Hal ini diungkapkan Wardiyono, dalam rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat bende seguguk (BS) 1 setda OKI.” Setelah saya datang langsung ke kabupaten OKI, saya mendapat laporan bahwa masih ada intimidasi yang diduga dilakukan pejabat PNS salah satunya para camat untuk memilih caleg atau partai tertentu, hal ini tentu akan saya sampaikan kepada Mendagri, untuk penidakanya nanti kita serahkan kepada pimpinan yang punya wilayah,” kata Wardiyono.

Kata dia, pada prinsipnya pelaksanaan pileg di OKI sudah cukup bagus, hal itu dapat dilihat dari partisipasi pemilih yang cukup tinggi mencapai 83%. Dari DPT 539.187, yang menyalurkan hak suaranya sebanyak 453.928.” Dari segi sosialisasi tentu sudah cukup baik, begitu juga masalah keamanan tidak ada kasus atau kejadian yang menonjol dari pelaksaan pileg di kabupaten OKI” ungkapnya.

Selanjutnya, Wardiyono, mengenai kondisi infrastruktur, geografis wilayah kabupaten OKI yang didominasi oleh wilayah perairan, harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilpres mendatang.

“Kedepan untuk pertsiapan pilpresn wilayah perairan harus menjadi perhatian, terutama dalam pengawalan pendisteribusian logistik, kemudian pewngiriman logistik di wilayah perairan harus di dahulukan jangan sampai saat pelaksanaan pmungutan suara pada pilpres nanti terhambat,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil ketua DPRD OKI Askweni, menambahkan pada dasarnya pelaksanaan pileg di OKI sudah cukup baik tetapi pihaknya menyayangkan masih ada intimidasi yang dilakukan oleh apartur pemerintah seperti camat yang mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih paratai atau caleg tertentu.” Ketidaknetralan PNS ini terlihat didepan mata, tetapi entah kami harus mengadu kemana lagi, yang pasti kami hanya bisa mengadu kepada Allah SWT,” kata politisi partai PKS ini.

Sementara itu Komisioner KPU OKI Deri Siswadi, mengatakan beberapa kendala yang selalu dihadapi KPU yakni dalam pendistribusian logistik ke PPK dan PPS terutama di wilayah perairan apalagi logistik dari pusat selalu terlambat.

” Keterlambatan datangnya lgistik pemilu menjadi kendala kami, karena logistik akan didistribusikan lebih awal untuk kawasan perairan, mengingat infrastruktur, geografis wilayah untuk 4 kecamatan, seperti Cengal, Tulung Selapan, Air Sugihan dan Sungai Menang sangat sulit jangkauanya,” kata Deri.

 

TEKS   : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster