KPU Sumsel Dilaporkan ke DKPP

6 total views, 3 views today

PALEMBANG – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI nomor urut 1, Abdul Aziz akan melaporkan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel ke DKPP dan Bawaslu Sumsel ke Bawaslu RI.

Aziz menilai, kedua penyelenggara pemilu tersebut sudah bersikap tidak profesional saat melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif (pileg), 22-29 April lalu. Ia mengatakan, ketidak profesionalan KPU Sumsel terlihat mulai dari waktu pelaksanaan rekapitulasi yg terkesan tak terjadwal dengan baik, selain itu KPU Sumsel juga tidak memiliki data internal hasil pileg di kabupaten/kota, serta tidak jelas dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan suara di lima daerah.

Kelima daerah dimaksud, kabupaten Empat Lawang, kabupaten Musi Rawas, kabupaten OKI, kabupaten Banyuasin dan Kota Lubuklinggau. “KPU Sumsel tidak profesional dan tidak tegas, bahkan terkesan mengulur – ulur waktu, khususnya saat rekapitulasi untuk kabupaten OKI, saya merasa sangat dirugikan,” jelasnya.

Aziz mencurigai adanya permainan oleh KPU OKI, KPU Sumsel dan Bawaslu dalam mengatur perolehan suara calon DPD RI di kabupaten OKI. Kecurigannya tidak terlepas dari banyaknya perubahan perolehan suara calon DPD RI di kabupaten OKI, khususnya untuk calon nomor urut 20 dan 22, Rogayati Baidjuri dan Siska Marleni.

“Angka perubahannya luar biasa fantastis, dalam catatan kami, perolehan suara untuk calon nomor 20, Rogayati, hasil pleno 7291 suara, setelah diubah yg dianggap sah 14.356 suara. Kemudian, nomor urut 22, Siska Marleni, di kotak suara 16.162 suara, setelah diubah 29.278 suara. Perubahan itu, merupakan hasil yang tidak diplenokan dan sudah berubah pada hari Senin,” ungkapnya.

“Sementara di sisi lain, perolehan suara Abdul Aziz Kamis berdasarkan pleno 28. 181 suara, kemudian setelah. Berubah tanpa pleno menjadi 12. 108 suara,” tambah Aziz.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Aspahani mempersilahkan caleg, ataupun calon DPD RI yang ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Sumsel katanya, siap menghadapi gugatan tersebut, bahkan jika diminta untuk kembali membuka kotak suara, KPU Sumsel siap melakukannya.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Bawaslu RI nantinya, untuk membuka kota suara, kita siap,” kata Aspahani. Menurutnya, kejadian di OKI, terkait adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara bagi calon DPD RI, kemungkinan penyebabnya, bisa karena kesalahan entry data di tingkat kecamatan, ataupun didorong oleh kekuatan tertentu, untuk melakukan manipulasi data.

“Memang waktu itu (rekapitulasi), setelah ada kajian dari Bawaslu Sumsel, mereka merekomendasikan untuk buka kotak, dan setelah dibuka, ternyata ada suara calon yang naik dan ada yang turun,” tukasnya.

 

Teks     : DICKY WAHYUDI

Editor    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com