Buruh “Kepung” OKI dan Banyuasin

 622 total views,  2 views today

Ratusan buruh dari PT Sinar Mas, PT Sawit Mas Sejahtera, PT Melani,  PT Citra Sembawa meyerbu kantor Bupati Banyuasin

Ratusan buruh dari PT Sinar Mas, PT Sawit Mas Sejahtera, PT Melani, PT Citra Sembawa meyerbu kantor Bupati Banyuasin

BANYUASIN – Ratusan buruh dari PT Sinar Mas, PT Sawit Mas Sejahtera, PT Melani,  PT Citra Sembawa meyerbu kantor Bupati Banyuasin,  Senin (28/4/2014). Tak hanya di Banyuasin, hal yang sama juga terjadi  di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Di Banyuasin, ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menuntut 10 aitem. “Kami menuntut untuk menghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, tolak politik upah murah, tolak PHK, laksanakan hak-hak buruh, jaminan sosial, kesejahteraan, penjarakan pengusaha nakal, tolak privatisasi, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, turunkan harga sembako, bentuk dewan pengupahan kabupaten, dan bayar UMP/UMSP Sumsel ” teriak Saibuddin, koordinator aksi (korak).

Dikatakanya selain untuk 10 aitem tersebut, aksi mereka juga dilakukan sebagai rangka peringatan Hari Buruh Sedunia, yang jatuh pada 1 Mei.  “Unjuk rasa ini sebagai peringatan hari buruh sedunia” ucapnya

Sementara di Kabupaten OKI, ratusan buruh mendatangi Kantor Bupati OKI. Mereka mendesak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI segera membentuk Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), agar upah minimum kabupaten (UMK) terealisasi.

Wakil Ketua KASBI Kabupaten OKI, Cipto menyebut, saat ini buruh di OKI hanya menerima upah sesuai upah minimum provinsi (UMP). Bahkan terangnya, banyak yang masih menerima upah dibawah UMP.

“Jangan bermimpi kita menerima upah sesuai UMK, Apindo saja di OKI ini belum terbentuk, Apalagi dewan pengupahan. Karenanya, kami mendesak segera dibentuk Apindo dan dewan pengupahan di OKI,” desak Cipto.

Menurut Cipto, selama ini sudah tidak terhitung berapakali diadakan pertemuan, tetapi Apindo tidak kunjung terbentuk mengingat banyak perusahaan tidak hadir dalam pembentukan Apindo.

“Kami sudah bosan dengan peretemuan-peretemuan yang tidak kunjunga ada realisasinya, bupati saja yang secara langsung mengundang para pimpinan perusahaan di OKI, untuk hadir dalam pembentukan Apindo, nyatanya hanya 27 perusahaan yang hadir. Padahal di OKI, ada 50 perusahaan yang beroperasi,” jelasnya.

Ditambahkan anggota KASBI Sekar Wilmar. Suyoto, selama ini perusahaan tidak ada niat baik untuk mensejahterakan para buruh. “Kalau kami harus menunggu para pengusaha membentuk APINDO, kapan UMK terealiasasi, kami butuh kepastian Kapan kami dapat segera menikmati gaji sesuai UMK,” tambahnya.

Menanggapi ini, Sekda OKI, Husin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI, Amirudin, yang menerima perwakilan para buruh menyebut Pemkab OKI sudah menghendaki terbentuknya Apindo dan dewan pengupahan di OKI.

“Karenanya dengan terbentuknya Apindo dan dewan pengupahan, kita bisa menentukan UMK. Namun pembentukan Apindo, saat ini masih terkendala sebab tidak semua perwakilan perusahaan yang beroperasi di OKI, saat pembentukan Apindo, tidak hadir,” bebernya.

“Saat ini baru 27 perusahaan yang datang, sementara sisanya belum ada niat baik untuk membentuk Apindo. Kita agendakan Rabu (30/4), semua perusahana di OKI akan kita undang kembali untuk membentuk Apindo. Setelah itu, barulah kita membentuk dewan pengupahan,” tukasnya.

 

Teks     : DIDING KARNADI/DONI AFRIANSYAH.

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster