Pantai Timur Terganjal Rekomendasi Bupati

 348 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – Keinginan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), agar kawasan Pantai Timur dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), masih terganjal dengan surat rekomendasi dari Bupati OKI.

Surat rekomendasi itu menurut anggota DPRD OKI, Ilyas Panji Alam, dibutuhkan sebagai wujud dukungan dari kabupaten induk. “Surat rekomendasi itu, masih kita tunggu sampai minggu depan,” kata Ilyas yang dibincangi usai rapat pembahasan hasil observasi lapangan dalam rangka pembentukan Kabupaten Pantai Timur, di Pemprov Sumsel, Jumat (25/4).

Menurutnya, surat rekomendasi tersebut merupakan wujud persetujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, untuk mendukung pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Ia berharap Bupati OKI, bersedia menandatangani surat tersebut. Jika surat rekomendasi itu ditandatangani, ia yakin Kabupaten Pantai Timur benar-benar disahkan oleh DPR RI.

Untuk persyaratan lainnya,  ia menyebut semua persyaratan untuk pemekaran daerah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, sudah dipenuhi. Ilyas yakin, masyarakat di Pantai Timur akan lebih makmur jika kabupaten tersebut terbentuk. Keyakinan itu jelasnya, mengingat potensi yang dimiliki daerah tersebut.  “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, sudah memberikan lampu hijau untuk mendukung pemekaran ini. Sekda juga sudah tanda tangan, dan didukung oleh gubernur,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pantai Timur, Pely Yusuf yakin jika pemekaran itu terjadi maka masyarakat akan dimudahkan untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dan pemerintahan.

Menurut Pely, masyarakat di Pantai Timur banyak yang tinggal di daerah perairan. Selama ini, masyarakat kesulitan untuk mengurus berbagai administrasi karena jarak ke ibu kota kabupaten di Kayuagung, yang jauh.  “Dengan pemekaran tersebut, maka rentang birokrasi akan dipangkas. Dengan begitu, konsentrasi dalam pembangunan daerah bisa terlaksana,” tegasnya seraya menepis adanya isu kalau limas desa menolak adanya pemekaran.

Bicara mengenai potensi sebut Pely, Pantai Timur kaya akan potensi daerah yang bisa dikembangkan sebagai modal bagi pembangunan kabupaten tersebut kedepannya. “Pantai Timur memiliki kemampuan dibidang perikanan, perkebunan, tambak, dan persawahan. Untuk luas daerah sendiri, setidaknya mencapai 13.500 km persegi, terdiri dari lima kecamatan, dan 83 desa,” bebernya.

Dibincangi terpisah, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sumsel, Edward Chandra mengakui jika semua persyaratan yang diajukan calon daerah pemekaran tersebut, sudah dilengkapi.

Saat ini terangnya, tinggal menunggu rekomendasi menteri dan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait daerah baru tersebut. “Kita sudah mendapatkan laporan, bahwa tim observasi sudah turun ke lapangan, untuk mensurvei serta melihat kesiapan calon daerah pemekaran ersebut. Hasilnya kita masih menunggu apakah ada kekurangan yang harus dilengkapi. Namun kita yakini, jika semua persyaratan sudah dilengkapi kecuali rekomendasi menteri agar bisa dibahas RUU pembentukkan daerah itu,” ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Ishak Mekki menegaskan, jika Sumsel tidak mematok deadline (tenggat waktu) agar usulan pemekaran calon kabupaten baru itu, segera disahkan. Sumsel lanjutnya, hanya memfasilitasi usulan pemekaran yang datang dari daerah.

“Tentu, setiap usulan dari daerah kita akomodir. Kalau memang memungkinkan, serta syarat-syaratnya lengkap, tentu kita ajukan ke pusat. Kita tunggu saja seperti apa keputusan (rekomendasi) itu,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel sudah menyetujui untuk mengusulkan pembentukan Kabupaten Pantai Timur dan Kabupaten Kikim Area, 1 Mei 2013 lalu.  Persetujuan itu diberikan setelah hasil kajian Komisi I DPRD Sumsel menilai, Pantai Timur sudah memenuhi syarat sesuai UU No 32 tahun 2004 dan PP 78 tahun 2007.

Kabupaten ini rencananya mencakup lima kecamatan, 91 desa dan satu kelurahan. Lima kecamatan tersebut mencakup Kecamatan Pangkalan Lampan, Kecamatan Selapan, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Cengal dan Kecamatan Air Sugihan dengan calon ibukota di Tulung Selapan.

Namun Bupati OKI, Iskandar pada 23 Maret 2014 lalu menyebut akan mengkaji ulang pembentukan Kabupaten Pantai Timur tersebut. ”Bukan saya tidak menginginkan pemekaran, tetapi memang saya belum mempelajari sepenuhnya, terkait rencana pemekaran itu, karena saya baru menjabat Januari lalu,” ujarnya.

Menurut dia, pemekaran itu dikaji kembali karena saat ini infrastruktur wilayah itu, belum memadai.”Warga Sungai Menang terutama dari Gajah Mati, Sungai Sibur, Sungai Ceper akan tambah jauh ke Tulung Selapan. Karena akan memutar dulu ke Kayuagung, begitu juga dari Air Sugihan tetap harus lewat Palembang dan beberapa wilayah lainnya, ini yang perlu kita pelajari lagi,” ungkapnya saat itu.

 

Teks     : IMAM MAHFUZ

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster