PNS Golongan Kecil Banyak Kaya dari Korupsi

 32 total views,  3 views today

PAGARALAM – Terjadinya peningkatan pengaduan yang diterima pihak Kepolisian Resort (Polres) Kota Pagaralam terhadap penyelenggara negara, menandakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak akan mungkin kaya bila tidak melakukan korupsi. Mengingat negara sudah mengatur berapa perolehan atau penghasilan dalam bentuk gaji yang didapatkan oleh aparatur negara secara rutinitas. Hal itu diungkapkan Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Saut P Sinaga SIK MSi, kemarin (24/4/2014).

Dikatakan Saut, kalau mau jujur, sudah sangat jelas bila kondisi kehidupan PNS cukup sederhana dengan penghasilannya. Namun bisa saja penghasilan dapat lebih besar bila ada usaha lain.

“Sudah sangat jelas, bila PNS yang kaya dapat dipastikan melakukan tidak pidana korupsi terhadap uang negara melalui berbagai macam cara,” terang Saut.

Ia mencontohkan, seperti golongan kecil semisal 2B hingga 3B. Pangkat dan ruang seperti itu tergolong masih rendah, tetapi sudah memiliki fasilitas lebih mulai dari rumah mewah, mobil dan kekayaan lainnya.

“Ya, kalau hanya mengadalkan dari penghasilan yang diterima setiap bulan secara kontinyu,  belum tentu mereka bisa membangun rumah dan beli mobil mewah. Karena hal itu bisa dihitung dari penghasilan yang  mereka dapatkan,” terangnya lagi.

Lanjutnya, sejauh ini banyak cara dilakukan bila ingin memperkaya diri seperti memainkan anggaran, proyek dan termasuk mengambil fee.

“Mulai kini, kita tengah berupaya melakukan pengusutan terhadap beberapa kasus korupsi seperti cleaning service RSD Besemah dan termasuk proyek pengadaan baju Linmas di Badan Kesbangpol senilai Rp360 juta,” ungkapnya seraya menjelaskan belum lagi masalah dugaan proyek pektif seperti pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) Atung Bungsu senilai Rp19,7 miliar dan proyek Amdal di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp800 juta.

Ia mengatakan, sebetulnya cukup mudah melakukan pengusutan terhadap berbagai proyek di Pagaralam, seperti adanya permainan di tingkat unit layanan pelelangan (ULP), termasuk penyusunan persentasi menaikan anggaran di rencana kegiatan anggaran (RKA).

“Saya cukup memahami bila ada permainan saat penyusunan anggaran dalam RKA di tiap-tiap satuan kerja (Satker), seperti persentase dinaikan harga satuan dan termasuk pengelembungan anggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Saut menambahkan, belum lagi dugaan kasus pencucian uang, Amdal dan kegiatan disetiap Dinas, Badan, Kantor dan Bidang.

“Setiap proyek dikerjakan sudah pasti banyak kebocoran seperti fie, panitia dan pejabat lain yang menjadi penanggungjawab kegiatan,” ungkapnya seraya berkata meski demikian untuk saat ini masih perlu dilakukan pendalaman lagi terhadap dugaan korupsi yang banyak melibatkan pejabat dan PNS di Kota Pagaralam ini.

 

Teks     : ANTONI STEFEN

Editor    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com