Rp 4 M untuk Dana Hibah Dari Pemkot

 233 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempersiapkan dana sebesar Rp 4 miliar, untuk dana hibah daerah. Dana ini, akan di alokasikan ke sejumlah proposal yang telah di ajukan oleh organinasi, lembaga ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Daerah Kota Palembang, Zulfan mengatakan, sebelumnya Pemkot Palembang telah menerima sedikitnya 40 proposal. “Proposal tersebut, diseleksi oleh tim dari Pemkot Palembang. Kemudian diverifikasi dan evalusi kembali oleh dinas terkait,” kata Zulfan, Rabu (23/4/2014).

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan kelayakan dan kriteria dari penerima hibah. Ia menjelaskan, salah satu persyaratan bagi penerima hibah, harus mencantumkan nama dan alamat yang jelas, belum pernah menerima dana hibah di tahun sebelumnya, serta program yang diajukan mencakup bidang pendidikan, keagamaan, kesenian, kesehatan, kesejahteraan ataupun olahraga. “Dalam prosesnya, dana hibah ini tidak bisa diberikan secara serta merta. Artinya, dana yang akan dialokasikan pada tahun ini, telah diajukan pada tahun sebelumnya,” bebernya.

Zulfan menyebutkan, setiap lembaga, organisasi ataupun kelompok masyarakat, pada umumnya menerima dana hibah sebesar Rp 10-Rp 20 juta. Besaran dana hibah yang didapatkan, selain dilihat dari tingkat kebutuhan masing-masing lembaga, juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah.

Tetapi, Zulfan menambahkan, dana bisa didapat lebih satu kali, apabila sebuah organisasi sudah ditetapkan pemerintah. Seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejenisnya.

“Pemberian dana hibah daerah ini ini telah diatur, dibatasi dan diawasi secara ketat oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,” ujarnya.

Zulfan mengaku, alokasi dana hibah Pemkot Palembang pada 2014 ini, mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan 2013 lalu yang mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

Hal tersebut dikarenakan, pada tahun lalu, Kota Palembang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Khusus untuk kegiatan ini, pemkot harus mengalokasikan dana sekitar Rp 6 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. “Yang pasti semua dana hibah harus terlebih dahulu telah dianggarkan. Artinya tidak boleh ada dana hibah yang dicairkan di luar anggaran,” tukasnya.

 

Teks     : ALAM TRIE PUTRA

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster