Rekapitulasi Suara Baru Tuntaskan Dua Daerah

 299 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Pelaksanaan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, berjalan lamban. Sejak dimulai Selasa (22/4/2014) lalu hingga Rabu (23/4/2014), KPU Sumsel baru menuntaskan rekapitulasi untuk Kota Prabumulih dan Pagaralam.

Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya, masih diskor karena terjadinya intrupsi dari saksi partai politik (Parpol). “Yang di skor Kabupaten Muaraenim, Ogan Ilir (OI), OKI, Muba dan Lubuklinggau,” kata Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi yang dibincangi disela-sela rekapitulasi di KPU Sumsel, kemarin.

Menurut Naafi, diskornya rekapitulasi ke lima kabupaten/kota tersebut, karena banyak persoalan. Misalnya, untuk Kabupaten OKI, jumlah suara sah dan tidak sah terjadi perbedaan sehingga hal tersebut harus dituntaskan antara KPU, Panwalu dan peserta pemilu. “Terutama suara suara sah dan tidak sah terjadi untuk calon DPD, namun hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan suara calon anggota DPD,” terang Naafi.

Naafi mengaku, meski banyaknya skor rekapitulasi kabupaten/kota, namun hal tersebut tidak akan menganggu tahapan rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. “Pada tanggal 26 April ini, rekapitulai untuk DPR RI dan DPD harus diserahkan kepada KPU RI. Hari ini, kita targetkan lima kabupaten/kota selesai, sedangkan besok juga lima kabupaten/kota” terang Naafi.

Sementara itu, saksi Partai Demokrat, Sofwan Yusfiansyah mengatakan, penyelengara harus menuntaskan terjadinya perbedaan jumlah suara dan suara tidak sah, karena jika ini terjadi perbedaan, maka professional pelenggara dipertanyakan. “Perbedaan suara sah dan tidak sah, pada rekap itu harus dituntaskan agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari,” ujarnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Andika Pranata Jaya mengatakan, jika terjadi kekeliruan antara data yang dimiliki parpol, KPU dan Bawaslu maka dilakukan pembenahan.

“Kalau ada rekap yang tidak sesuai dengan data, maka harus dilakukan pendataaan sesuai dengan tingkat, dari KPU kabupaten/kota . Jika masih ditemukan kekeliruan ke tingkat PPK begitu juga tingkat selanjutnya,”tegas Andika.

Maka dari itu Andika meminta kepada penyelenggara untuk memudahkan suatau persoalan, namun harus berdasarkan aturan yang ada, sehingga professional penyeleggara tidak dipertanyakan.

 

Teks     : DICKY WAHYUDI

Editor    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster