Pemprov Diinstruksikan Data Komunitas Terpencil

 334 total views,  2 views today

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di instruksikan pemerintah pusat untuk mendata komunitas terpencil, serta orang-orang terlantar. Menurut Kepala Bidang (Kabid) di Biro Pemerintahan Setda Sumsel, Mawarna, pendataan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Khusus komunitas terpencil dan orang terlantar ini, pemerintah pusat meminta agar Pemprov Sumsel memfasilitasi pendataan, dengan membentuk tim pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial.

Menurutnya, untuk evaluasi temuan awal, setidaknya orang-orang terpencil ini diketahui berada di Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), serta Banyuasin. “Masih banyak warga Sumsel yang tinggal dan hidup di daerah talang. Termasuk yang tinggal di daerah yang didominasi oleh perairan,” ujar Mawarna usai Rapat Koordinasi Pembekalan Teknis dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil dan Orang Terlantar di Pemprov, kemarin.

Menurutnya, keberadaan komunitas terpencil ini, masih banyak yang belum diketahui lantaran minimnya akses untuk menjangkau lokasi tempat domisili mereka. Untuk itu, masing-masing kabupaten/kota diminta segera membentuk tim, guna segera dilakukan pendataan.

Meski baru dilakukan pertama kali, pendataan terhadap komunitas terpencil ini, juga dinilai penting. Contoh kecil, lanjutnya, warga tersebut juga bisa menggunakan hak suaranya dalam pesta demokrasi, serta menikmati sejumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan yang digagas oleh pemerintah.

“Mereka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Segera mungkin pendataan ini langsung diaplikasikan pada intansi tempat bekerja, agar tidak adalagi penduduk terpencil dan orang terlantar di Sumsel yang tidak mempunyai dokumen kependudukan,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum dilakukan pendataan, komunitas terpencil ini akan dimukimkan, seperti yang telah dilakukan di Muratara. Untuk itu, pemprov juga berharap agar instansi terkait, seperti Dinsos serta Disdukcapil untuk benar-benar akuran melakukan pendataan.

“Akan ada banyak koordinasi untuk melakukan pendataan ini. Intinya jangan sampai ada warga yang tidak memiliki identitas,” tukasnya.

 

Teks     : IMAM MAHFUZ

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster