Caleg Terancam Tidak Dilantik Jika tak Lapor Dana Kampanye

 231 total views,  2 views today

 

PALEMBANG – Partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, di wajibkan untuk melaporkan penggunaan dana kampanye nya paling lambat 24 April mendatang. Dana kampanye itu, nantinya akan di audit oleh enam kantor akuntan publik yang sudah ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel).

Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Ahmad Naafi menyebut,  semua parpol wajib hukumnya untuk melaporkan penggunaan dana kampanye mereka ke KPU Sumsel. “Jika tidak, maka sanksinya adalah calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari parpol bersangkutan tidak akan dilantik sebagai anggota dewan,” kata Naafi yang dibincangi, Senin (21/4).

Naafi menyebut, KPU Sumsel telah menunjuk enam kantor akuntan publik untuk mengaudit penggunaan dana kampanye masing-masing parpol tersebut. Sementara untuk audit dana kampanye calon anggota DPD, dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU RI.

Ia menerangkan, penunjukkan kantor akuntan publik itu dilakukan melalui proses lelang yang pemenangnya diumumkan 18 April lalu. Enam kantor akuntan publik tersebut, nantinya akan dibagi untuk mengaudit dana kampanye masing-masing dua parpol.

“Partai Golkar dan PKPI akan diaudit oleh kantor akuntan publik Drs Suparman, sementara Partai Demokrat dan PBB di audit oleh kantor akuntan publik Drs Tanzil Djunaidi, AK, CPA. PDI Perjuangan dan Partai Hanura di audit kantor akuntan publik Drs Achmad Djunaidi B,” jelasnya.

Lalu kantor akuntan publik Drs Ahmad Nuroni, akan mengaudit PKS dan PKB. Sementara  Partai Gerindra dan PPP akan di audit oleh kantor akuntan publik Drs Charles Panggabean dan Rekan, PAN dan NasDem akan di audit kantor akuntan publik Rifai dan Bunyamin,” bebernya.

Sementara itu Ketua KPU Sumsel, Aspahani menyebut, audit penggunaan dana kampanye setiap parpol peserta pemilu itu sesuai dengan ketentuan pasal 135 ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 136 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012.

Dalam UU tersebut sebut Aspahani diterangkan,  laporan dana kampanye parpol dan calon anggota DPD peserta Pemilu 2014,  yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah, hari pemungutan suara.

“Berdasarkan ketentuan tersebut,batas akhir penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik pada tanggal 24 April 2014 pukul 18.00 WIB,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster