Beredar SMS Gelap Dugaan Korupsi KPU OKI

 253 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Dugaan terjadi tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terutama dugaan penyelewengan dana pelipatan surat suara untuk keperluan pemilihan umum legislatif (pileg).

Dugaan korupsi tersebut telah beredar melalui pesan singkat  Short Message Service (SMS), yang berisi dugaan praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU OKI. Terutama dalam pelipatan surat suara yang seharusnya upah pelipatan satu lembar surat suara Rp 250/lembar tetapi diborongkan Rp 75 ribu/kotak.

“Dalam satu kotak berisi rata-rata 1000 lembar surat suara, itu artinya satu lembar surat suara hanya di upah Rp 75 rupiah/lembar, sementara  jumlah daftar pemilih Tetap (DPT) OKI sebanyak 539.187 + tambahan 2% surat suara, Seharusnya biaya yang dikeluarkan KPU untuk biaya pelipatan surat suara  Rp 549.970.000, tetapi karena dibayar per kotak maka biaya yang dikeluarkan hanya Rp 165.000.000. Itu artinya  negara dirugikan  Rp.384.970.000,” isi SMS dengan nomor 082377729xxx.

Selain biaya pelipatan surat suara yang diselewengkan, tetapi juga biaya pendistribusian logistik ke tingkat Patia Pelaksana kecamatan (PPK) sampai tingkat PPS yang tidak sesuai dengan anggaran yang semestinya.

Selanjutnya biaya soasialiasi juga diduga tidak digunakan semestinya, karena selama tahapan pileg, KPU OKI diduga  tidak melaksanakan sosialisasi ke masyarakat terutama sosialisasi tatacara pencoblosan dan sebagainya. hal ini diperkuat oleh beberpa pengurus partai politik di OKI bahwa pihak  KPU tidak melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Padahal tersedia anggaran untuk untuk sosialisasi, termasuk sosialisaisi melalui mediapun tidak ada. Bahkan ada dugaan kuat aksi penggelabungan perolehan suara terutama untuk DPR RI.

Ketua KPUD OKI, Dedi Irawan melalui Devisi Logistik Idham Kholik, saat dikonfirmasi mengatakan dugaan korupsi itu tidak benar, pihaknya sudah melaksanakan tugas dan menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita sudah menggunakan anggaran pileg sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada sama sekali dugaan korupsi itu,” kata Idham.

Pihaknya berjanji akan menjelaskan rincian penggunakan anggaran pileg tersebut, dan tidak mau ambil pusing soal SMS yang beredar.

“Yang menyebarkan SMS itu tidak tahu tentang anggaran pileg, nanti akan kita jelaskan rinciannya, termasuk biaya pelipatan suarat suara dan yang lainya,” katanya.

Idham menjelaskan untuk biaya peliptan suarat suara memang dibayar per kotak Rp 75 ribu/kotak, dengan sistem borongan, bukan Rp 250 rupiah/lembar.

Memang sesuai aturan awal biaya pelipatan surat suara itu Rp 250 rupiah/lembar, ternyata anggaran pelipatan itu.

“Untuk biaya sewa tempat, biaya pam pengamanan semuanya tidak ada anggarannya, sehingga sesuai rapat peleno KPU dan kita juga minta petunjuk KPU sumsel dan KPU RI,  bahwa biaya pam pengamanan dan sewa tempat dan lainya semuanya termasuk dalam anggaran Rp 250 rupiah/lembar itu, sehingga di putuskan Rp 75 ribu/kotak,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif LSM transparansi akuntabilitas Publik, (LSM TRAP),Pipin SJ, mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal dugaan korupsi ditubuh KPU ini sampai proses  hukum.

“Kita minta penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, jika memang ada indikasi korupsi di tubuh KPUD OKI, selanjutnya kami akan melaporkan dugaan  korupsi ini ke pihak penegak hukum, termasuk ada beberapa dugaan lainya,” tutupnya.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster