Ratusan Massa Kepung KPU OKUS

 406 total views,  2 views today

Ratusan Massa Kepung KPU OKUS

Ratusan Massa Kepung KPU OKUS

MUARADUA – Rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April lalu yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU Selatan, diwarnai dengan aksi massa, Sabtu (19/4/2014).

Pantauan Kabar Sumatera, ratusan massa mengepung Gedung Kesenian Muaradua, tempat dilaksanakannya rekapitulasi suara.  Informasi yang didapatkan, ratusan massa ini berasal dari Kecamatan Muaradua Kisam.

Ratusan massa tersebut adalah pendukung calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra nomor urut satu, Sawalman Slaim. Mereka mendesak KPU melaksanakan PSU, karena diduga ada penggelembungan suara yang dilakukan caleg Partai Gerindra nomor urut tiga.

Tuntutan PSU ini, disampaikan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani lima caleg dari partai berbeda di daerah pemilihan (dapil) IV yakni Sawalman dari Partai Gerindra, Kismis Yuliansyah dari PDI Perjuangan, Sutardin dari Partai Golkar, Riswan dari Partai Hanura dan Rudi Hermawan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Dari data yang kami kumpulkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muaradua Kisam, ditemukan pengelembungan suara. Indikasi ini, terlihat dengan adanya form C1 yang tidak ada nama desa, dan tidak seluruh saksi mendapatkan C1,” kata Sawalman,

KPU OKU Selatan, Hendri Daya Putra, belum bisa memastikan apakah akan memenuhi tuntutan tersebut atau tidak. Sebab kata Hendri, dugaan kecurangan yang disampaikan lima caleg beserta pendukungnya itu akan dipelajari lebih dahulu.

Dibincangi usai aksi massa tersebut, Hendri mengaku tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi. Sebab kata dia, tuntutan itu tidak memenuhi syarat. “Ada mekanisme dan syarat untuk pelaksanaan PSU, sehingga tuntutan mereka tidak dapat kita penuhi. Namun kalau mereka tidak puas, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Hendri.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) OKU Selatan, Anas Ibrahim menyebut, tuntutan massa untuk dilaksanakan PSU di Kecamatan Muaradua Kisam, tidak dapat  dipenuhi.

Alasannya, alat bukti dan saksi yang digunakan sebagai syarat pengajuan tidak dapat di terima, karena sudah kadaluarsa. “Tuntutan mereka batal demi hukum, karena syarat dan saksi yang mereka ajukan tersebut telah kadaluarsa. Sebab dugaan kecurangan yang mereka laporkan diantaranya money politic, sudah terjadi satu bulan lalu. Padahal aturannya, dugaan kecurangan itu dilaporkan selambat-lambatnya lima hari setelah kejadian,”  tukasnya.

 

Teks     : FITRI

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster