Pemkab OKU Tunggu SK Mendagri

 240 total views,  2 views today

BATURAJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), sampai saat ini ternyata belum menerima Surat Keputusan (SK) penonaktifan Yulius Nawawi sebagai Bupati OKU, dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Padahal Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menyebut, SK pemberhentian sementara Yulius Nawawi dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Bumi Sebimbing Sekundang tersebut, sudah keluar sejak Selasa (15/4/2014) lalu.

“Hingga saat ini, kami belum menrima SK penonaktifan itu. SK itu, kewenangan Mendagri namun nantinya diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab OKU, Januar Effendi melalui Kasubag Dokumentasi dan Berita, Dede Fernandes, Minggu (20/4).

Disinggung apakah jabatan Yulius akan digantikan sementara oleh Wakil Bupati OKU, Dede mengaku, belum bisa memastikan. Sebab terang dia, saat ini pemkab masih menunggu SK dari Mendagri tersebut.  “Namun sampai saat ini, roda pemerintahan di OKU tetap berjalan meskin pun bupati berada dalam tahanan kejaksaan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian (Polres) OKU, AKBP Mulyadi yang dibincangi terpisah menyebut, Polres tidak akan memberikan pengamanan khusus paska penonaktifan Yulius Nawawi dari jabatannya sebagai orang nomor satu di OKU.  “Kita harus mematuhi peraturan, karena saya yakin para pejabat di lingkup Pemkab OKU dan anggota dewan serta masyarakat setempat memahami proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai informasi, Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan SK pemberhentian sementara Yulius Nawawi sebagai Bupati OKU. “SK itu sudah ditandatangani, sekitar dua hari yang lalu,” kata Gamawan di Jakarta, Kamis (17/4) lalu.

Gamawan juga menerangkan, SK pemberhentian sementara Yulius Nawawi sebagai Bupati OKU ini, sudah diteruskan ke Pemprov Sumsel. Dalam SK itu juga diterangkan, Wakil Bupati OKU, Kuryana Aziz ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati OKU sampai ada putusan yang bersifat tetap dari pengadilan terhadap kasus dugaan korupsi dana Bansos OKU yang melilit Yulius.

Ia menerangkan SK itu dikeluarkan sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal tersebut diterangkan, kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

 

Teks     : MUSLIM

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster