Mantan Pejabat Malas Ngantor

6 total views, 3 views today

KAYUAGUNG – Sejak pergantian kepala daerah (bupati) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) banyak pejabat lama yang pernah menduduki jabatan strategis di  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimutasi menjadi staf Setda OKI, setelah dimutasi menjadi staf atau di bangku panjangkan mereka jarang datang ke sekretariat daerah untuk mengisi asensi, padahal Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 mereka wajib ngantor.

Dari sekian banyak pejabat yang dimutasi menjadi staf dan malas ngantor salah satunya Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI Zaid Kamal, setelah dicopot dari jabatanya karena isu pungli terhadap peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan honorer kategori 2, sudah lebih dari satu bulan tidak terlihat datang ke kantor bupati untuk mengisi absensi  seperti rekanya yang bernasib sama.

Begitu juga ada beberapa mantan pejabat lainya yang tidak terlihat batang hidungnya, seharusnya mereka menjadi contoh bagi PNS lainya, walaupun tidak lagi menjabat tetap datang minimal untuk mengisi absensi. Sementera beberapa mantan pejabat lain yang sudah eselon II memilih untuk rame-rame pindah ke Pemerintah Provinsi Sumsel.

Sampai saat ini sudah ada 9 PNS dari pemkab OKI yang pindah ke Pemprov Sumsel, mayoritas PNS Eselon II.

“Data BKD OKI sudah 9 PNS yang pindah Ke Pemprov Sumsel, bahkan saat ini masih ada beberapa PNS OKI yang sudah mengajukan pindah ke Pemprov Sumsel berkasnya masih diproses, mayoritas mereka yang mengusulkan pindah adalah mantan pejabat di OKI,” kata Kepala BKD OKI Imam Sahuri.

Menurut Imam, wajar saja jika para PNS tersebut mengajukan usulan pindah tugas, karena mereka di Pemkab OKI dijadikan staf padahal pangkatnya sudah tinggi.

“Tetapi sebenarnya saat ini bupati sedang mencari para PNS yang memiliki loyalitas dan potensi untuk membantunya dalam membangun Pemkab OKI, sebenarnya ini kesempatan mereka untuk menujukkan dedikasi dan kinerjanya kepada bupati,” ujarnya.

Diakui Imam memang banyak mantan pejabat yang jarang ngantor setelah jadi staf.

“Kita mempenyai data absensi mereka yang jarang ngantor, Jika memang sudah keterlaluan lebih dari satu bulan tidak ngantor maka kita akan koordinasi dengan inspektorat dan meminta petujuk bupati untuk sanksi mereka, untuk saat ini belum, karena masih dalam masa transisi,” ungkapnya.

Beber Imam, saat ini sudah ada RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat meminimalisasi peluang terjadinya politisasi birokrasi.

“UU ASN  itu juga mengatur tentang penempatan pejabat karir tertinggi di daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari politisasi birokrasi,” katanya.

Politisasi birokrasi diakuinya sebagai isu nasional yang dapat memberi dampak luas terhadap birokrasi di pemerintahan setempat. Pihaknya mencontohkan suatu kasus di mana salah seorang kepala dinas dimutasi pascapelantikan Bupati terpilih, karena dia tidak turut serta mendukung sang bupati.

“Kepala dinas itu di mutasi jadi staf, dalam UU ASN ini hal itu tidak bisa diberlakukan, pejabat sekelas kepala dinas yang  dimutasi tetap harus ada jabatan, tidak boleh jadi staf,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Wakil Bupati OKI M Rifai, bahwa saat ini masih dalam suasana transisi, dan pihaknya bereharap para mantan pejabat itu dapat kembali menujukkan kinerjanya.

“Kita berharap mereka semua dapat kembali dengan menunjukkan kinerjanya, seperti yang sering disampaikan oleh pak bupati, kita akan berupaya memanggil mereka melalui  BKD, jika memang mereka mampu menujukkan kinerja dan kualitasnya pasti akan di minta oleh pak bupati untuk membantu membangun OKI ini secara bersama-sama,” ungkapnya.

 

Teks     : DONI AFRIANSYAH

Editor    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com