8 Parpol Tuding ada Kecurangan

 217 total views,  2 views today

ilustrasi PSU

ilustrasi PSU

PALEMBANG – Delapan partai politik (Parpol) yakni Partai Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PBB, PKB, Gerindra dan PPP, mendesak Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muaraenim, untuk melaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Desakan itu disampaikan mereka dengan alasan, karena diduga ada kecurangan secara sistematis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

”Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Panwaslu dan KPU terhadap persoalan ini, kami akan terus melakukan desakan kepada penyelenggara pemilu hingga dilaksanakan PSU di PALI,” kata koordinator lintas caleg, Firdaus Hasbullah, Minggu, (20/4/2014).

Firdaus menyebut, jika tuntutan PSU tidak dilakukan maka mereka akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Pasalnya penyelengara pemilu sebut caleg dari Partai Demokrat ini, tidak dapat melakukan kontrol terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sebagai penyelenggaran menurut Firdaus, seharusnya KPU dan Panwaslu dapat mengawasi pelaksanaan pemilu. “Panwaslu dan KPU, terkesan membiarkan kecurangan yang terjadi secara sistematis hingga mencederai demokrasi,” ucapnya.

Ia menyebut, sejumlah kecurangan ditemukan dalam pelaksaan Pileg di Kabupaten PALI. Misalnya form C1 terlebih dahulu sudah dibagikan ke PPK dan PPS. Kemudian form C1 yang dimiliki saksi parpol berbeda.   “Ada juga form C1 yang sudah dicoret, karenanya kami mendesak digelar PSU,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan caleg DPRD Sumsel dari Partai Gerindra, M Arwani Deni. Ia meminta KPU dan Panwaslu,  untuk menindaklajuti temuan tersebut karena kecurangan ini menurutnya, sudah mencederai pesta demokrasi. “Tuntutan yang kami sampaikan ini, semata-mata untuk menuju demokrasi yang jujur, adil dan demokratis sebagimana yang dharapkan selama ini,” ujarnya.

Terpisah Komisoner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kurniawan mengungkapkan persoalan perselisihan tersebut masih dikaji oleh Panwaslu sehingga belum dapat diputuskan PSU atau tidak.

“Kita masih menunggu tidaklanjutnya, karena Panwaslu Muaraenim sedang melakukan kajian hukum, jika nantinya kajian hukum sudah ditemukan ada pelanggaran pasti akan kita sampaikan ke publik,” ujarnya.

Kurniawan menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2002, dijelaskan kalau  PSU dapat dilakukan setelah 10 hari pemungutan suara, namun peserta pemilu harus mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Teks     : DICKY WAHYUDI

Editor    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster